Reformasi Polri Diharap Menjadi Daya Ungkit

Jakarta: Reformasi Polri didukung. Reformasi tersebut diharap menjadi daya ungkit bagi Polri.

"(Dari) berbagai situasi kekinian terkait dengan nuansa koruptif di negeri ini, maka momentum reformasi Polri bisa menjadi daya ungkit yang menyasar pada institusi lain," kata Deputi Sumberdaya Manusia Kapolri periode 2003-2005 Irjen Pol Purn E Winarto Hadiwasito, dalam keterangan tertulis, Kamis, 2 Oktober 2025.

Menurut dia, hal tersebut dapat menginpirasi semangat good governance. Sehingga, dapat menjadi konsep kekuatan dengan hasil maksimal.

Di sisi lain, Winarto berharap ada pengawasan maksimal dari institusi Polri. Dia menilai perlunya pengawasan berlapis terhadap kerja-kerja kepolisian.

"Kerja-kerja kepolisian perlu pengawasan yang berlapis oleh partisipasi warga secara bermakna," kata Winarto.

Ruang kinerja Polri, kata Winarto, baik dalam regulasi dan turunannya, harus menghadirkan lembaga pengawasan eksternal. Terutama, dengan mengedepankan transparasi dan akuntabilitas.

Winarto melihat akses pengawasan terhadap Polri perlu dibuka seluasnya. Hal tersebut, sesuai dengan ketentuan dari pendekatan kedaulatan di tangan rakyat dan menempatkan rakyat dengan daulat sebagai pembayar pajak yang setia.
 

"Selanjutnya negara berdasar hukum, menjadi muatan utama kinerja Polri. Kinerja Polri dalam aspek negara hukum harus diatur melalui regulasi secara terinci dan membuka akses warga untuk mengawasi. Itu lah kekuatan institusional dalam menjalankan konstitusi kita," kata Winarto.

Di sisi lain, dia menyoroti soal pembenahan dalam sistem pendidikan Polri. Hal itu sebagai bagian penting dari aspek kultur yang akan mendukung penataan Tupoksi. 

Polri/Ilustrasi MI

Termasuk, kata dia, memberikan kesempatan yang sama pada semua pendidikan Dasar Kepolisian untuk menjadi pintar dan berkarakter. Jangan sampai, kata Winarto, ada diskriminasi dalam kepesertaan pendidikan.

"Semua anggota diberi kesempatan yang sama untuk menjalankan Tribrata dan mengisi struktur Polri. Demokrasi sebagai sistem bernegara adalah kesetaraan, ini perlu dibatinkan dan senantiasa menjadi landasan Polri. Rekrutmen selektif , sesuai kebutuhan , bukan obyokan," kata Winarto.