Kejagung Tambah Tersangka Kasus Perintangan Vonis Lepas CPO

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) menambah tersangka atas kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam persidangan CPO. Dia langsung diumumkan usai ditahan.

“Berdasarkan surat perintah penyidikan Direktorat Penyidikan Pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 23 tanggal 11 April 2025,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Mei 2025, dini hari.

Qohar mengatakan, tersangka yang ditahan itu adalah M Adhiya Muzakki. Pengembangan perkara ini dilakukan setelah memeriksa sejumlah saksi.

Tersangka yang ditahan itu merupakan Ketua Tim Cyber Army. Dia diduga berkomplot dengan tersangka lain termasuk Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar untuk membuat suara negatif dalam beberapa perkara yang ditangani Kejagung.
 

Baca juga:  Kejagung Periksa Nakhoda Kapal Terkait Suap Vonis Bebas Perkara CPO

“Baik dalam penyidikan penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan yang saat ini sedang berlangsung,” ujar Qohar.

Adhiya juga menyiapkan buzzer untuk merespons setiap postingannya di media sosial. Bayarannya cukup besar yakni Rp1,5 juta per orang hanya untuk memberikan komentar.

“Termasuk mereka juga mengerahkan 150 orang buzzer untuk membenarkan isi video komentar negatif yang ditujukan kepada penyidikan, penuntutan perkara aquo yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesi baik berupa TikTok, Instagram, maupun Twitter yang dibuat oleh MAM maupun TV,” ujar Qohar.

Adhiya diduga menerima Rp697.500.000 untuk membuat suara negatif di media sosial. Lalu, dia juga mendapatkan Rp167.000.000 untuk upah lainnya.

“Sehingga jumlah total uang yang diterima oleh MAM dari MS sebanyak Rp864.500.000,” kata Qohar.

Dia kini ditahan 20 hari untuk kebutuhan penyidikan. Upaya paksa itu dilakukan di Rutan Salemba, cabang Kejagung.

Dalam kasus ini, Adhiya disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 1991 Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.