Tiongkok Menentang Rencana Trump untuk Memindahkan Warga Gaza Secara Paksa

Beijing: Tiongkok mengatakan pihaknya menentang "pemindahan paksa" warga Palestina dari Jalur Gaza. Khususnya setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan ia berencana untuk ‘mengambil alih kendali’ wilayah tersebut.

"Tiongkok selalu menyatakan bahwa kekuasaan Palestina atas warga Palestina adalah prinsip dasar pemerintahan Gaza pascaperang, dan kami menentang pemindahan paksa penduduk Gaza," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian ketika ditanya tentang rencana Trump pada konferensi pers rutin, Rabu 5 Februari 2025.

Sebelumnya Trump mengungkapkan rencana bagi Amerika Serikat untuk mengambil alih Jalur Gaza, memukimkan kembali warga Palestina di negara lain. Pemindahan itu tampaknya terlepas dari apakah mereka ingin pergi atau tidak dan mengubah wilayah itu menjadi "Riviera Timur Tengah".

Trump membuat usulan yang mengejutkan itu sambil terkesiap selama konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang ia undang ke Gedung Putih untuk berunding.

Dalam rencana yang tidak merinci bagaimana ia akan memindahkan lebih dari 2 juta warga Palestina atau mengendalikan Gaza, Trump mengatakan ia akan membuat daerah kantong yang dilanda perang itu "luar biasa" dengan menyingkirkan bom dan puing-puing yang tidak meledak dan membangunnya kembali secara ekonomi.

"AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan kami akan mengerjakannya juga. Kami akan menguasainya," kata Trump.

Ia mengatakan ada dukungan dari "kepemimpinan tertinggi" di Timur Tengah dan meningkatkan tekanan pada Mesir dan Yordania untuk menerima pengungsi Gaza - meskipun kedua negara dan Palestina dengan tegas menolak gagasan mengejutkan tersebut.

“AS memilki rencana untuk Gaza dan akan menjadikannya ‘Riviera Timur Tengah’. Ini bisa menjadi sesuatu yang sangat luar biasa,” sebut Trump.

Rencana Trump itu seperti menjadi angin segar bagi Netanyahu. Sebagai sekutu utama AS, Netanyahu mengatakan rencana Trump dapat "mengubah sejarah" dan layak "diperhatikan".

Netanyahu melakukan kunjungan pertama seorang pemimpin asing ke Gedung Putih sejak Trump kembali berkuasa, untuk apa yang disebut sebagai pembicaraan tentang pengamanan fase kedua gencatan senjata Israel-Hamas setelah gencatan senjata awal selama enam minggu.