Hubungan Indonesia–Jepang Tetap Stabil di Bawah Kepemimpinan PM Sanae Takaichi

Jakarta: Pemerintah Indonesia menyambut positif terbentuknya pemerintahan baru di Jepang di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang menorehkan sejarah sebagai perempuan pertama yang menjabat posisi tertinggi di Negeri Sakura. Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa hubungan kedua negara tetap kuat dan tidak akan terpengaruh oleh perubahan politik di Tokyo.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani, mengatakan hubungan Indonesia dan Jepang sudah terjalin erat selama beberapa dekade dan menjadi salah satu kemitraan paling stabil di kawasan.

“Hubungan Indonesia dan Jepang secara tradisional sudah terjalin sekian dekade, dan ini menunjukkan keteguhan dan kekuatan hubungan bilateral kedua negara. Bahkan bisa dikatakan hubungan kita sudah cukup mapan,” ujar Abdul Kadir dalam press briefing di Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2025.

Ia memahami bahwa pemerintahan baru Jepang dipimpin tokoh berhaluan konservatif dari Partai Demokrat Liberal (LDP). Namun, Abdul Kadir menegaskan hal tersebut tidak akan memengaruhi arah hubungan strategis antara kedua negara.

“Saya mengerti banyak pihak mengatakan pemerintahan sekarang lebih berhaluan konservatif,” kata Abdul Kadir.

“Namun yang pasti, Indonesia melihat terpilihnya perdana menteri baru ini sebagai kesempatan untuk terus mengembangkan hubungan dan kerja sama di berbagai bidang,” ujar Abdul Kadir.

Abdul Kadir menyebut kepentingan nasional Indonesia dan Jepang memiliki banyak titik temu, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghadapi tantangan global bersama. Ia menilai pergantian pemerintahan di Jepang justru membuka peluang untuk memperkuat kerja sama di bidang energi, infrastruktur, dan inovasi teknologi.

“Kepentingan nasional kedua negara bertemu satu sama lain, di mana kita sama-sama ingin memajukan pertumbuhan ekonomi dan menghadapi berbagai tantangan bersama,” ujar Abdul Kadir.

Meski mengakui potensi perubahan orientasi kebijakan, Abdul Kadir memastikan tidak akan ada pergeseran besar dalam hubungan bilateral.

“Saya tidak melihat adanya shifting of policy yang signifikan. Kalaupun ada, itu hanya perubahan prioritas, bukan arah kebijakan secara keseluruhan,” tegas Abdul Kadir.

Menurut dia, stabilitas hubungan Indonesia–Jepang justru menjadi modal penting untuk menghadapi dinamika geopolitik kawasan. Pemerintah Indonesia melihat transisi kepemimpinan di Tokyo sebagai momentum untuk mempererat kemitraan dan memperluas kerja sama di masa depan.

Sanae Takaichi mencatat tonggak sejarah di Jepang sebagai perdana menteri perempuan pertama dalam sejarah negara itu. Politikus konservatif dari Partai Demokrat Liberal (LDP) tersebut terpilih setelah memenangkan pemungutan suara parlemen pada Selasa, 21 Oktober 2025.