Junta Myanmar Umumkan Jadwal Pemilu 28 Desember di Tengah Perang Saudara

Naypyidaw: Junta militer Myanmar mengumumkan pada Senin, 18 Agustus 2025, bahwa pemilihan umum yang telah lama dijanjikan akan digelar pada 28 Desember mendatang. Pemilu akan tetap digelar meski perang saudara terus berkecamuk dan sebagian besar wilayah Myanmar berada di luar kendali junta.

Sejumlah pengamat internasional melabeli pemilu di Myanmar sebagai sebuah ‘sandiwara demokrasi.’

Myanmar dilanda konflik sejak militer menggulingkan pemerintahan pimpinan Aung San Suu Kyi pada 2021 dengan tuduhan kecurangan pemilu yang tak pernah terbukti.

Kini, sebagian wilayah luas Myanmar berada di bawah kendali kelompok gerilya pro-demokrasi dan organisasi bersenjata etnis yang bertekad memboikot pemilu di daerah mereka.

Mengutip dari Hurriyet Daily, sejumlah analis menilai pemilu kali ini kemungkinan hanya akan mengokohkan kekuasaan pemimpin junta Min Aung Hlaing, baik sebagai presiden, kepala militer, atau melalui jabatan baru yang diciptakannya.

“Saya rasa pemilu ini hanya digelar untuk memberi kekuasaan kepada diktator militer sampai dunia kiamat,” kata seorang warga di negara bagian Rakhine.

“Saya tidak melihat pemilu ini berarti bagi rakyat,” tambah warga berusia 63 tahun itu, yang enggan disebutkan namanya karena alasan keamanan.

Perang saudara Myanmar telah menewaskan ribuan orang, membuat lebih dari separuh penduduk hidup dalam kemiskinan, dan menyebabkan 3,5 juta orang mengungsi.

Junta berulang kali menjual wacana pemilu sebagai jalan keluar dari konflik, bahkan menawarkan hadiah uang tunai bagi pejuang oposisi yang menyerahkan senjata menjelang pemungutan suara.

Namun, Suu Kyi tetap dipenjara, dan banyak anggota parlemen oposisi memilih untuk melakukan boikot. Seorang pakar PBB menyebut pemilu mendatang tak lebih dari sekadar “penipuan” untuk melanggengkan kekuasaan junta Myanmar.

Baca juga:  Malaysia dan ASEAN Desak Transparansi Pemilu Myanmar dan Rohingya