Ilustrasi PNS. Medcom.id/Daviq Umar Al Fariq
Al Abrar • 7 March 2025 18:00
Makassar: Akademisi Universitas Muhammadiyah Makassar Ridwan Fawallang menyoroti penyesuaian penjadwalan pengangkatan CPNS dan PPPK yang disepakati oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Komisi II DPR RI.
Menurut Jajat pemerintah perlu membuat transisi yang lebih matang agar tata kelola anggaran lebih baik mengingat ada jutaan orang yang mengisi formasi CPNS dan PPPK. Di sisi lain, Jajat mengapresiasi langkah pemerintah yang secara tegas memberikan kepastian kepada para peserta CPNS dan calon PPPK.
"Nasib mereka yang sebelumnya tidak kunjung jelas akhirnya mendapat jaminan pengangkatan. Pemerintah memang harus jeli dan teliti dalam menata dan menempatkan ASN supaya yang diangkat benar-benar bekerja sesuai kebutuhan," ujar Jajat.
Sebelumnya, Kementerian PANRB bersama Komisi II DPR RI mengumumkan jadwal pengangkatan CPNS serentak dilakukan pada tahun ini, tepatnya di tanggal 1 Oktober 2025. Selanjutnya, pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik yang lolos seleksi tahap 1 maupun 2 telah dijadwalkan pada 1 Maret 2026.
Baca: Pemerintah-DPR Sepakat Angkat CASN Tahun 2024 Termasuk Tenaga Non-ASN
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja memastikan semua proses tetap berjalan sesuai rencana, bahkan lebih terstruktur untuk menjamin hak CPNS dan PPPK tetap terjamin. Hal tersebut disampaikan pada kanal YouTube Kementerian PANRB yang diunggah Kamis 6 Maret 2025.
“Bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus SKD (seleksi kompetensi dasar), dan SKB (seleksi kompetensi bidang) gitu ya, dan kemudian juga sudah diumumkan mereka lulus, ya mereka tetap aman posisinya. Jadi, tetap pasti untuk diangkat itu, itu sudah pastilah,” kata Aba.
Aba meminta para pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk memberikan orientasi dan pembinaan bagi para peserta lolos seleksi CPNS 2024 sehingga mereka yang menunggu proses pengangkatan tidak menganggur.
"Ini ada waktu nih teman-teman bisa untuk belajar berinteraksi, berkoordinasi dan sebagainya gitu. Nah oleh sebab itu mungkin bisa memanfaatkan waktu ini supaya bagaimana nanti waktu luang ini bisa dimanfaatkan juga untuk pembinaan," tutur Aba.
Pemerintah menegaskan penataan pegawai non-ASN yang sudah berlangsung sejak tahun 2005 akan diselesaikan secara sistematis sampai tuntas demi memberikan kejelasan dan kepastian bagi mereka yang selama ini berkontribusi besar dalam menjalankan tugas pemerintahan.