Luhut Terawang Kebijakan Proteksionis AS Bisa Bikin Ekonomi RI Nambah 0,8%

Jakarta: Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melihat kebijakan proteksionisme pasar yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan persentase pendapatan produk domestik bruto (PDB).
 
Luhut memproyeksikan dari kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Trump ini bisa membuat PDB Indonesia meningkat hingga 0,8 persen. "Dampaknya terhadap PDB Indonesia, potensinya positif menambah persentase poin hingga 0,8 persen," ujar Luhut, dikutip dari Investing.com, Rabu, 19 Februari 2025.
 
Hanya saja, kata Luhut, untuk mewujudkan peningkatan PDB dari proteksionisme pasar AS, Indonesia harus bisa mengambil peluang relokasi pasar global dan meningkatkan realisasi penanaman modal asing (PMA). Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan kemudahan berbisnis di Tanah Air.
 
Luhut menjelaskan lebih lanjut, potensi peningkatan PDB akan menjadi lebih besar apabila pengusaha di pasar domestik melakukan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara mitra. Meski AS tengah menerapkan proteksionisme pasar, Luhut memastikan, hubungan Indonesia dengan negara tersebut tetap baik.
 
"Presiden (Prabowo Subianto) juga membangun hubungan baik dengan Presiden Trump, dan sekarang sedang menyiapkan surat ke Presiden Trump yang membahas tentang peningkatan kolaborasi," kata Luhut.
 
Luhut bilang, di samping adanya potensi peningkatan PDB, Indonesia juga saat ini tengah menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya yakni dinamika ketahanan pangan global, disrupsi digital dan kecerdasan buatan (AI), perubahan iklim, serta kompetisi ekonomi dan dinamika geopolitik.
 

Baca juga: Pejabat Fed Sebut Tarif Trump Berdampak Terbatas pada Inflasi AS

(Presiden AS Donald Trump. Foto: Xinhua/Yin Bogu)
 

Perang tarif impor

 
Sebagai informasi, Trump mengumumkan akan menerapkan tarif sebesar 25 persen pada semua komoditas impor baja dan aluminium.
 
Presiden AS ke-47 tersebut juga sudah menerapkan tarif 10 persen terhadap barang yang berasal dari Tiongkok, sehingga Negeri Tirai Bambu itu merespons dengan memberikan tarif tambahan 15 persen terhadap batu bara dan gas alam cair (LNG) dari AS.
 
Sementara itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan siap melakukan penyesuaian kebijakan apabila dibutuhkan dalam memitigasi dampak kebijakan tarif dagang yang diterapkan oleh AS.
 
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan penyesuaian tersebut akan dilakukan pihaknya untuk menjaga dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.