BNPB Reposisi Armada Udara Tangani Karhutla di Kalimantan-Jatim

Ilustrasi: Helikopter pengebom air saat beroperasi memadamkan karhutla di Sumsel. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi.

BNPB Reposisi Armada Udara Tangani Karhutla di Kalimantan-Jatim

Siti Yona Hukmana • 26 October 2026 13:29

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan penyesuaian pengerahan armada udara dari Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Selatan (Kalsel) ke Jawa Timur. Hal itu guna mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdasarkan skala prioritas kebutuhan di lapangan serta keselamatan penerbangan.

"Reposisi tersebut dilakukan secara dinamis dengan tetap mempertahankan dukungan yang memadai di wilayah Kalimantan," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan di Jakarta, dilansir Antara, Senin, 26 Oktober 2026.

Berton menyebut satu unit pesawat patroli atau Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Kalbar digeser ke Jawa Timur. Hal itu menyusul belum adanya potensi pertumbuhan awan yang memadai untuk pelaksanaan OMC di Kabupaten Ketapang.

"Meski digeser, Kalimantan Barat masih didukung oleh tujuh pesawat water bombing yang terdiri atas tiga unit dari TNI dan empat unit dari BNPB, serta disiagakan dua unit pesawat patroli atau OMC," kata Berton.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan. Foto: Antara.

Sementara itu dari Kalimantan Selatan, satu helikopter water bombing turut direposisi ke Jawa Timur. Hal itu menyusul kondisi jarak pandang yang belum memungkinkan penerbangan helikopter untuk misi pemadaman secara langsung di wilayah tersebut.

Saat ini dukungan armada udara yang masih siaga di Kalsel meliputi sembilan pesawat OMC dan patroli, serta enam helikopter water bombing. Sebagai langkah penanganan di wilayah Kalsel, operasi lebih diutamakan melalui OMC menggunakan bahan semai dry ice atau es kering dan Natrium Klorida (NaCl) untuk memicu pembentukan hujan.

"BNPB terus memperkuat koordinasi bersama TNI, BPBD, pemerintah daerah, dan unsur terkait guna memantau dinamika karhutla serta mengevaluasi kecukupan dukungan udara secara berkala agar penanganan darurat dapat berjalan efektif dan tepat sasaran," ungkap Berton.

(Siti Yona Hukmana)