Bahlil Rangkap Menko Hilirisasi dan Menteri ESDM

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto membentuk nomenklatur baru dalam struktur pemerintahan melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Bahlil Lahadalia dipercaya memimpin kementerian koordinator tersebut sekaligus merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
 
Bahlil dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026. Pengangkatan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 104P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024–2029.
 
Kemenko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi menjadi nomenklatur baru dalam struktur kabinet. Posisi ini berbeda dengan kementerian teknis karena memiliki fungsi koordinasi terhadap kementerian yang berada dalam lingkup kebijakan hilirisasi dan transisi energi.
 
Bahlil mengatakan penugasan sebagai Menko sekaligus Menteri ESDM merupakan amanah dari Presiden Prabowo. Ia menyebut dirinya akan menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan pemerintah.
 
"Kalau Menko kan Kemenko saja, Menteri Koordinator. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi itu menteri teknis. Jadi kementeriannya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, itu di dalam koordinasi Kemenko," ujar Bahlil usai Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Pejabat Negara di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026
 
Bahlil mengatakan penugasan sebagai Menteri ESDM sekaligus Menko merupakan hal baru dalam perjalanan tugasnya di pemerintahan. "Ini baru pertama kali saya ditugaskan sebagai Menteri ESDM merangkap Menko. Saya hanya menjalankan apa yang diperintahkan sesuai dengan Keppres," kata Bahlil.
 
Dengan struktur tersebut, Bahlil menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni sebagai koordinator kebijakan pada bidang hilirisasi dan transisi energi serta sebagai menteri teknis yang memimpin Kementerian ESDM.
 

(Pelantikan dan pengucapan sumpah pejabat negara, Istana Negara. Foto: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)
 

Kementerian Investasi dan Hilirisasi masuk koordinasi Kemenko

 
Bahlil menjelaskan Kementerian Investasi dan Hilirisasi tetap menjadi kementerian teknis. Sementara itu, kebijakan kementerian tersebut berada dalam koordinasi Kemenko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
 
Pembentukan nomenklatur baru ini juga memisahkan fungsi koordinasi dan fungsi teknis dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kemenko menjalankan fungsi sinkronisasi dan koordinasi, sedangkan kementerian teknis menjalankan kebijakan sesuai tugas dan kewenangannya.
 
Sebelum perubahan struktur tersebut, Bahlil menjabat Menteri ESDM sejak 19 Agustus 2024. Sebelumnya, ia menjabat Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM sejak April 2021 hingga Agustus 2024.
 
Pembentukan Kemenko baru berlangsung ketika pemerintah tengah mendorong percepatan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Pemerintah juga menempatkan transisi energi sebagai bagian dari agenda sektor energi.
 
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyebut percepatan hilirisasi sebagai salah satu agenda strategis pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat investasi, dan menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.
 
Kementerian ESDM juga sebelumnya menyatakan hilirisasi mineral dan transisi energi perlu berjalan beriringan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
 
Dengan terbentuknya Kemenko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, koordinasi kebijakan di dua bidang tersebut kini mendapat nomenklatur khusus dalam struktur Kabinet Merah Putih.