Pemerintah Perluas Negara Penempatan DHE, Total Bank Jadi 16

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Metrotvnews.com/Andika Fauzan.

Pemerintah Perluas Negara Penempatan DHE, Total Bank Jadi 16

Andika Fauzan Azhari • 13 November 2026 12:20

Jakarta: Pemerintah memperluas cakupan negara penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dengan menambahkan sejumlah negara, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa. Kebijakan tersebut disertai penambahan bank penempatan sehingga jumlahnya kini mencapai 16 bank.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perluasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan devisa nasional melalui optimalisasi pengelolaan dana hasil ekspor.

"Dan ditambahkan beberapa negara seperti Korea, Jepang, Uni Eropa, setelah Amerika, Kanada, Tiongkok, Australia, tujuh negara dengan penambahan bank penempatan totalnya adalah 16," ujar Airlangga dalam acara Diplomatic Breakfast, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Ia menjelaskan, penambahan negara bertujuan memperluas pilihan penempatan devisa hasil ekspor dari sejumlah mitra dagang utama Indonesia. Dengan bertambahnya bank penempatan, pemerintah berharap pengelolaan devisa nasional dapat berjalan lebih optimal.


Ilustrasi kegiatan ekspor impor. Foto: dok MI.
 

 

Pemerintah bahas kebijakan halal hingga ekspor SDA


Selain kebijakan DHE, Airlangga menyampaikan pemerintah juga memaparkan kebijakan sertifikasi halal yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40. Salah satu hal yang dibahas adalah perpanjangan tenggat waktu kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

"Kemudian juga dijelaskan terkait dengan kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam, terutama komoditas utama batu bara, kelapa sawit, dan industri," tambah Airlangga.

Pemerintah turut menyampaikan informasi mengenai PT DSI sebagai perantara tunggal komoditas yang ditargetkan mulai beroperasi penuh atau go live pada 1 Januari 2027.

Berbagai kebijakan tersebut dipaparkan kepada para duta besar sebagai bagian dari upaya pemerintah memberikan informasi mengenai arah regulasi dan kebijakan ekonomi nasional kepada mitra internasional.

(Ade Hapsari Lestarini)