Streaming 
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah). Foto: Metrotvnews.com/Andika Fauzan.
Pemerintah Beri Pelonggaran Konversi Valas DHE SDA ke Rupiah hingga 100%
Andika Fauzan Azhari • 6 November 2026 21:12
Jakarta: Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah menyiapkan relaksasi lanjutan dalam perubahan peraturan terkait penukaran valuta asing (valas) ke rupiah.
Relaksasi tersebut dirancang agar pelaku usaha memiliki keleluasaan yang lebih optimal dalam mengelola devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA).
"Satu lagi yang juga sedang disiapkan dalam perubahan keempat PP Nomor 36 Tahun 2023 adalah terkait relaksasi penukaran valas ke rupiah," kata Airlangga, dalam acara Sosialisasi Perkembangan DHE SDA di Jakarta, Jumat, 6 November 2026.
Batas penukaran valas ke rupiah
Airlangga menjelaskan, dalam relaksasi ini, batas penukaran valas ke rupiah terkait DHE SDA akan ditingkatkan dari maksimal 50 persen menjadi hingga 100 persen. Melalui berbagai penyempurnaan kebijakan ini, pemerintah berharap iklim usaha dan kegiatan ekspor dapat terus dioptimalkan.
Penetapan relaksasi diputuskan setelah pemerintah melakukan evaluasi implementasi kebijakan DHE SDA selama tiga bulan. Berdasarkan data pemantauan, konversi devisa dari valas ke dalam mata uang rupiah hasil ekspor mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Konversi valas ke rupiah tercatat menurun hingga minus 37,4 persen, dari USD23,8 juta pada Juni-Agustus 2025, menjadi USD14,9 juta pada periode yang sama tahun ini. Sementara itu, retensi atau penempatan valas dalam bentuk USD terpantau mengalami peningkatan seiring dengan tren yang berjalan.
DHE melonjak hingga 273,1 persen, dari USD2,6 juta pada Juni hingga Agustus 2025, menjadi USD9,7 ada periode yang sama tahun ini. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai betapa pentingnya pelonggaran batas konversi valas ke rupiah untuk mendukung kelancaran usaha.
"Dari hasil evaluasi dari tiga bulan implementasi, memang mengindikasikan perlunya ada relaksasi kebijakan untuk mendukung kelancaran dari dunia usaha," kata Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Oza Olivia.