Sengketa Lahan, Siswa SMPN 3 Wera Bima Belajar Sementara di Gedung SD

Bima: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, menyiapkan gedung sekolah dasar (SD) terdekat sebagai tempat belajar sementara bagi siswa SMP Negeri 3 Wera. Kebijakan ini diambil setelah akses menuju sekolah tersebut sempat ditutup akibat sengketa lahan.

Pelaksana Tugas Kepala Dikpora Kabupaten Bima, Zunaidin, mengatakan kegiatan belajar mengajar siswa SMPN 3 Wera akan berlangsung di gedung SD pada sore hari. Penggunaannya diatur secara bergiliran agar tidak berbenturan dengan jadwal pembelajaran siswa SD.

"Proses belajar mengajarnya akan dilakukan secara bergilir. Artinya, pelajar SMPN 3 Wera akan menggunakan gedung SDN itu di sore hari," katanya di Bima, seperti dilansir Antara, Rabu, 11 November 2026.

Ia menjelaskan, pemindahan sementara lokasi pembelajaran dilakukan untuk menjamin siswa tetap memperoleh hak pendidikan selama persoalan penyegelan sekolah belum diselesaikan sepenuhnya.
 

Sebelumnya, gerbang SMPN 3 Wera yang berada di Kecamatan Wera sempat digembok oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris lahan. Kondisi tersebut membuat lebih dari 200 siswa tidak bisa menggunakan ruang kelas dan harus mengikuti kegiatan belajar di luar area sekolah.

Zunaidin menyebut akses menuju sekolah telah dibuka pada Selasa, 10 November. Pembukaan dilakukan tim gabungan intelijen Kodim 1608/Bima bersama personel Polsek Wera setelah situasi sempat memanas dengan pihak yang melakukan penyegelan.

"Sampai saat ini, aparat gabungan sedang menunggu reaksi lanjutan dari oknum penyegel," ujarnya.


Polisi membantu siswa SMP menyeberang jalan di Mataram, NTB, Senin (24/7/2023). ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/tom

Mengenai lahan yang digunakan untuk pembangunan sekolah, Zunaidin menegaskan tanah tersebut merupakan aset Pemerintah Kabupaten Bima yang dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan melalui hak pakai.

"Lahan itu aset daerah, kami hanya hak pakai," katanya.

Meski gerbang sekolah sudah dapat diakses kembali, persoalan sengketa lahan belum sepenuhnya selesai. Pemerintah daerah masih perlu memastikan dokumen kepemilikan serta status administrasi aset untuk menuntaskan persoalan tersebut.