BGN Ajak Pemerintah Daerah Awasi Operasional SPPG

Banda Aceh: Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak pemerintah daerah dan masyarakat mengawasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan penting untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai yang diharapkan serta mutu makanan yang disajikan tetap terjaga.

"Pengawasan tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program MBG. Karena itu, kami mengajak pemerintah daerah, kepala daerah, dan masyarakat untuk ikut bersama-sama mengawasi program nasional tersebut," kata Kepala BGN Sudaryono di Aceh Besar, dilansir dari Antara, Rabu, 14 Oktober 2026.

Hal ini disampaikan Sudaryono pada peresmian SPPG wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi tinggi yang berpusat di Gampong Meunasah Masjid, Kecamatan Leupeung, Kabupaten Aceh Besar.

Menurut dia, BGN tidak bisa bekerja sendiri mengawasi SPPG yang melayani MBG. BGN membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat.

Sudaryono menyebutkan jumlah SPPG yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia mencapai 27 ribu unit. SPPG tersebut melayani makanan anak sekolah penerima manfaat mencapai 57 jutaan orang.

"Sekarang ini sudah terbentuk Satuan tugas atau Satgas MBG di daerah. Manfaatkan keberadaan satgas tersebut mengawasi SPPG. Kami juga berharap kepala daerah melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak terhadap SPPG," kata Sudaryono.

Ilustrasi petugas saat menyiapkan hidangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Husein Sastranegara, Kota Bandung, Jawa Barat. ANTARA/Rubby Jovan

Dia mengatakan sidak tersebut untuk memastikan operasional SPPG berjalan sesuai prosedur. Serta, memastikan kualitas makanan yang diproduksi dapur MBG tetap terjagai.

"Kami menyiapkan saluran pelapor pelaksanaan program MBG. Setiap pelaporan akan kami tindaklanjuti. Kami juga menutup sejumlah dapur berdasarkan rekomendasi pemerintah daerah," kata Sudaryono.

Sudaryono mengatakan BGN tidak menutup mata masih banyak persoalan dalam pelaksanaan MBG. Persoalan tersebut akan diselesaikan, sehingga pelaksanaannya benar-benar seperti yang diharapkan.

"Kami terus membenahi pelaksanaan Program MBG agar semakin tepat sasaran. Termasuk menggunakan data Kementerian Pendidikan berdasarkan nama dan alamat peserta didik sebagai penerima program," kata Sudaryono.