Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Foto-Dok.Ist)
Kuota 30% Perempuan di DPR Diminta Tak Berhenti pada Revisi UU Pemilu
Achmad Zulfikar Fazli • 19 November 2026 17:53
Jakarta: Dorongan keterwakilan 30 persen perempuan di DPR diminta tidak berhenti pada revisi Undang-Undang Pemilu. Kuota keterwakilan perempuan hanya menjadi formalitas bila tidak ada peningkatan kapasitas dan perubahan pemahaman masyarakat.
"Regulasi bisa memaksa partai mencalonkan perempuan, tetapi tidak bisa memaksa rakyat memilih calon yang belum siap," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 November 2026.
Hal ini disampaikan Rerie, sapaan akrab Lestari, merespons dorongan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) agar kuota 30 persen menjadi kewajiban substantif dalam RUU Pemilu. Menurut catatan KPPI, keterwakilan perempuan di DPR baru 22,4 persen, DPRD provinsi 19,08 persen, dan DPRD kabupaten/kota 16,47 persen.
Menurut Rerie, kesenjangan itu mencerminkan persoalan yang lebih mendasar, yaitu kapasitas perempuan dan edukasi pemilih. Rerie berpendapat kuota 30 persen perempuan di Parlemen adalah pintu masuk, bukan garis akhir.
"Jika kita hanya mengejar angka tanpa pembinaan berkelanjutan bagi calon perempuan, tanpa edukasi kepada masyarakat, dan tanpa transparansi seleksi internal partai, maka 30 persen itu hanya akan menjadi pengisian angka, bukan perubahan kualitas," ujar Rerie.
Rerie menilai usulan KPPI agar calon perempuan ditempatkan pada nomor urut satu di sedikitnya 30 persen daerah pemilihan memiliki nilai taktis. Namun, tanpa kapasitas kebijakan, kemampuan melayani konstituen, dan keterampilan komunikasi publik, keunggulan nomor urut akan rapuh.
"Tanggung jawab partai bukan hanya menempatkan perempuan di surat suara, tetapi juga menginvestasikan sumber daya untuk kapasitas mereka berkampanye," ujar Rerie.
Rerie mengatakan KPPI dan masyarakat sipil bertanggung jawab untuk menjelaskan perspektif perempuan tidak bisa ditinggalkan dalam penyusunan anggaran, kesehatan publik, alokasi pendidikan, dan legislasi anti-kekerasan dalam rumah tangga. Rerie mengungkapkan pembahasan RUU Pemilu saat ini bergerak ke arah penguatan mekanisme akuntabilitas.
Rerie mendukung masuknya ketentuan yang lebih mengikat. Contohnya, kewajiban partai menyerahkan program pelatihan khusus bagi calon perempuan dan menjadikan tingkat penyelesaian pelatihan sebagai syarat sertifikasi pencalonan.
"Kita tidak bisa hanya menghukum partai yang tidak mencalonkan perempuan, kewajiban substantif harus mencakup kewajiban pembinaan kapasitas," tegas Rerie.
Terkait usulan KPPI memperluas kuota 30 persen ke jajaran penyelenggara pemilu dan mekanisme pergantian antarwaktu (PAW), Rerie mendukung hal itu. Namun, dia mengingatkan perlu keseimbangan antara kesinambungan kelembagaan dan persyaratan kompetensi profesional.
"Prioritas penggantian perempuan dalam PAW itu rasional, tetapi syaratnya pengganti memiliki kompetensi setara. Jika tidak, kita akan menciptakan persoalan legitimasi baru," ujar Rerie.
.jpg)
Ilustrasi Gedung DPR RI. Foto- MI/Susanto
Berdasarkan data KPPI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja RUU Pemilu, keterwakilan perempuan di legislatif stagnan. Dari 580 anggota DPR periode 2024–2029, anggota perempuan hanya 130 orang.
Di tingkat provinsi kurang dari seperlima, dan di kabupaten/kota kurang dari seperenam keanggotaan perempuan di lembaga legislatif. Rerie menilai kondisi ini saling memperkuat dengan peringkat Indonesia dalam Global Gender Gap Report 2026 yang berada di posisi 106 dari 145 negara, turun dari peringkat 97 pada tahun sebelumnya.
Data BPS per Mei 2026, mencatat tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 55,84 persen, jauh di bawah laki-laki yang mencapai 85,14 persen.
"Ketika perempuan absen dari meja pengambilan keputusan, yang hilang bukan sekadar suara, tetapi juga kebijakan-kebijakan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat luas," ujar Rerie.