Pramono Larang Intervensi Politik dalam Pemilihan Direksi BUMD DKI

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo melarang intervensi politik dalam perombakan atau pemilihan jajaran direksi hingga komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Larangan itu bertujuan agar dapat dipilih orang-orang yang memiliki kompetensi dan profesional dalam menduduki posisi tersebut.

“Sebagai Gubernur, saya percaya betul dengan proses yang dijalankan sekarang ini. Bahkan, ketika melakukan perombakan direksi, komisaris, dan sebagainya, saya cuma minta satu hal, jangan ada intervensi politik, jangan ada titipan. Kalau ada keputusan pun yang memutuskan Gubernur, supaya dipilih orang-orang yang terbaik,” tegas Pramono dikutip dari Antara, Sabtu, 18 April 2026.

Politikus PDI Perjuangan itu mengakui, saat ini BUMD DKI masih memiliki kekurangan. Namun, apabila dilihat dari segi performa, beberapa BUMD, di antaranya Bank Jakarta, PAM Jaya, Jakpro, Dharma Jaya, dan lain sebagainya kini sudah mengalami peningkatan.

“Maka, kata kuncinya adalah saya memberikan kesempatan, dan saya percaya dengan saudara-saudara untuk mengelola perusahaan ini,” ujar Pramono.

Lebih lanjut, Pramono juga mengingatkan agar jangan sampai ada pihak yang mengatasnamakan dirinya untuk suatu kepentingan. Dia sepenuhnya menginginkan agar BUMD Jakarta menjadi lebih baik dan tumbuh lebih sehat ke depannya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Metrotvnews.com/Aris.

“Kalau ada orang yang mengatasnamakan saya, harus ngomong langsung dengan saya. Saya sudah pengin betul membangun BUMD-BUMD ini menjadi lebih baik supaya tidak kebebanan dengan hal-hal yang tidak produktif,” ucap Pramono.

Untuk itu, Pramono meminta agar BUMD DKI memiliki budaya kerja yang lebih baik serta memiliki pemikiran yang terbuka dan komunikasi yang baik. Jika terjadi persoalan yang membutuhkan keputusan, Pramono mengaku selalu siap mendengarkan seluruh BUMD DKI untuk bersama-sama menghadapi masalah tersebut.