Otoritas Gaza Desak Komite Nasional Segera Ambil Alih Pemerintahan

Gaza: Komite Nasional Administrasi Gaza diminta untuk segera memasuki wilayah tersebut dan menjalankan tugasnya.

Desakan ini datang dari Kantor Media Pemerintah di Gaza, pada Kamis, 12 Februari. Mereka mendesak otoritas setempat agar seluruh institusi pemerintah dan pegawainya telah siap bekerja sama sepenuhnya untuk proses transisi kekuasaan.

Langkah ini diambil guna memastikan fungsi institusi tetap berjalan dan layanan dasar bagi masyarakat tidak terputus di tengah perkembangan politik terkini. Pihak otoritas menegaskan kesiapan mereka untuk menyerahkan kewenangan dalam kerangka profesional dan hukum yang melindungi hak-hak warga serta pegawai.

Pemerintah Gaza menekankan bahwa kehadiran komite tersebut sangat krusial untuk meringankan penderitaan warga serta meningkatkan stabilitas kelembagaan.

"Seluruh departemen pemerintah di Gaza siap bekerja sama demi kepentingan publik dan efisiensi layanan," tulis pernyataan resmi tersebut, seperti dikutip Anadolu, Jumat, 13 Februari 2026.

Selain isu administratif, otoritas Gaza juga menegaskan kembali prinsip kesatuan wilayah Palestina, yang mencakup Tepi Barat dan Jalur Gaza. Penguatan persatuan nasional dianggap sebagai prioritas utama dalam menghadapi fase sensitif pasca-konflik.

Meskipun telah dibentuk di Kairo, Mesir, sejak pertengahan Januari lalu, anggota komite tersebut hingga kini belum bisa masuk ke dalam Jalur Gaza. Proses masuknya komite memerlukan koordinasi lapangan dan keamanan yang ketat melalui pintu perlintasan yang dikendalikan sepenuhnya oleh Israel.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak komite mengenai keterlambatan kepulangan mereka ke Gaza, sementara pihak Israel juga belum memberikan komentar terkait izin akses tersebut.

Seruan ini muncul di tengah kondisi Gaza yang hancur setelah perang dua tahun yang berakhir pada 10 Oktober lalu. Data otoritas Palestina menunjukkan lebih dari 72.000 warga Palestina tewas dan 171.000 lainnya luka-luka.

Sedangkan, 90 persen infrastruktur sipil hancur dengan estimasi biaya rekonstruksi mencapai USD70 miliar (sekitar Rp1.100 triliun). Walaupun status gencatan senjata sedang berjalan, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sedikitnya 591 warga tewas akibat serangan Israel yang masih terjadi sejak kesepakatan damai ditandatangani.

(Kelvin Yurcel)