Pemilu Bangladesh Resmi Dimulai, Pertama Sejak Tumbangnya Sheikh Hasina

Dhaka: Masyarakat Bangladesh mulai memberikan suara mereka pada Kamis, 12 Februari 2026, untuk memilih pemerintahan baru, dalam pemilu pertama sejak pemberontakan rakyat yang mengakhiri kekuasaan 15 tahun Partai Liga Awami.

Lebih dari 127,6 juta orang memenuhi syarat untuk memilih, yang sekaligus memberikan mereka keputusan atas reformasi konstitusi Bangladesh.

Dikutip dari Anadolu Agency, pemungutan suara dimulai pukul 07.30 waktu setempat dan berlangsung selama sembilan jam hingga ditutup pukul 16.30.

Hasil pemilu diperkirakan mulai masuk secara bertahap pada Kamis malam waktu setempat, ketika masyarakat memilih 300 anggota parlemen melalui sekitar 42.000 tempat pemungutan suara di seantero Bangladesh.

Sebanyak 51 partai politik dan 2.034 kandidat memperebutkan kursi parlemen, termasuk 275 kandidat independen.

Selain 300 kursi umum yang dipilih langsung oleh rakyat, parlemen juga memiliki 50 kursi khusus perempuan sehingga total anggota menjadi 350 orang.

Pengamanan Ketat

Pengamanan ketat diterapkan dengan kamera CCTV terpasang di lebih dari 90 persen daerah pemilihan. Sekitar 958.000 personel aparat, termasuk 100.000 tentara, dikerahkan untuk menjaga ketertiban di seluruh Bangladesh.

Pemungutan suara di satu daerah pemilihan ditangguhkan setelah seorang kandidat meninggal dunia.

Aliansi yang dipimpin Bangladesh Nationalist Party (BNP) dan aliansi pimpinan Bangladesh Jamaat-e-Islami menjadi dua kekuatan utama setelah Partai Awami League milik mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina dilarang ikut pemilu.

Referendum Reformasi Konstitusi

Pemungutan suara juga mencakup referendum reformasi konstitusi, termasuk usulan menghidupkan kembali pemerintahan caretaker netral non-partai untuk mengawasi seluruh pemilu nasional di masa depan.

Dari total pemilih, sekitar 45,9 juta merupakan pemilih muda dan pemilih pertama kali. Banyak di antara mereka sebelumnya mendominasi gerakan rakyat 2024 yang dikenal sebagai “Pemberontakan Juli," saat Hasina melarikan diri ke India, tempat ia kini tinggal.

Pemerintahan sementara yang dipimpin peraih Nobel Muhammad Yunus telah mengelola negara sejak Agustus 2024.

Pada November lalu, Hasina dijatuhi hukuman mati secara in absentia atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama pemberontakan. Menurut data PBB, hingga 1.400 orang tewas dalam demonstrasi yang menggulingkan pemerintahannya.

Gerakan pemuda 2024 yang kemudian bertransformasi menjadi National Citizen Party (NCP), dipimpin para aktivis muda yang memimpin Pemberontakan Juli, kini ikut bertarung dalam pemilu dalam aliansi dengan Jamaat-e-Islami serta beberapa partai kecil lainnya.

Baca juga:  Yakin Menang Pemilu, Kandidat Terdepan PM Bangladesh Tolak Berkoalisi