UMKM yang Dipimpin Perempuan Jadi Pendorong Ketahanan Ekonomi di APEC

Jakarta: Asia Pacific Foundation of Canada (APF Canada) menghimpun para pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, dan pemangku kepentingan kawasan dalam lokakarya bertajuk Connecting Policy, Business and People: Digital Finance and Market Readiness for Inclusive MSMEs. Kegiatan ini digelar di sela pertemuan APEC Business Advisory Council (ABAC) I di Jakarta.

Lokakarya tersebut mempertemukan anggota ABAC, pejabat senior pemerintah, perwakilan Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste, Kementerian Koperasi dan UKM, organisasi pendukung UMKM, serta undangan dari berbagai ekonomi APEC. Forum ini bertujuan memperkuat dialog kebijakan UMKM yang inklusif dan responsif gender.

Direktur Eksekutif APEC Eduardo Pedrosa menekankan kegiatan ini menyoroti isu-isu strategis UMKM dan digitalisasi. Lokakarya jadi contoh konkret keterlibatan publik dan swasta yang efektif dalam mendorong reformasi kebijakan bagi pengembangan UMKM di kawasan APEC.

Program ini berfokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif UMKM, dengan perhatian khusus pada perempuan dan wirausaha perempuan muda.

Penguatan UMKM yang dipimpin perempuan

Presiden dan CEO APF Canada Jeff Nankivell menegaskan UMKM yang dipimpin perempuan menjadi pendorong penting inovasi dan ketahanan ekonomi di APEC. Ia menilai penguatan keuangan digital dan akses pasar perlu diarahkan kepada kelompok yang selama ini masih tertinggal.

"Lokakarya ini mencerminkan komitmen kami untuk menghubungkan kebijakan, dunia usaha, dan masyarakat guna memastikan keuangan digital serta akses pasar dapat dimanfaatkan oleh mereka yang selama ini sering tertinggal," ujar Jeff Nankivell dalam keterangannya, Selasa, 10 Februari 2026.

Lokakarya dibuka dengan diskusi panel bertema Strengthening Digital Financial Inclusion for Women Entrepreneurs. Para panelis membahas peran pembayaran digital, dompet elektronik, dan pasar daring dalam meningkatkan efisiensi usaha, mengurangi risiko, serta memperluas akses pasar UMKM perempuan. Diskusi juga menyoroti tantangan literasi digital, perlindungan data, dan keterbatasan produk keuangan yang sesuai kebutuhan pelaku usaha perempuan.

Pengalaman Indonesia, panel turut mengeksplorasi peluang kolaborasi APEC dan ABAC dalam pengembangan sistem pembayaran yang interoperable, harmonisasi standar know-your-customer (KYC), serta portabilitas data kredit guna mendorong partisipasi perempuan wirausaha dalam ekonomi digital.

Pertemuan APEC Business Advisory Council (ABAC) I di Jakarta. Istimewa.

Perluasan akses keuangan digital

Wakil Menteri Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah menyoroti masih lebarnya kesenjangan literasi keuangan dan digital. Ia mencatat sekitar 74 persen transaksi di Indonesia masih dilakukan secara tunai.

"Sehingga perluasan akses keuangan digital menjadi krusial, khususnya bagi UMKM yang dipimpin perempuan," ujar Siti Azizah.

Sesi diskusi meja bundar tertutup dilakukan antara anggota ABAC dan pejabat pemerintah untuk merumuskan strategi praktis peningkatan partisipasi UMKM perempuan dalam rantai nilai domestik dan regional. Pembahasan mencakup adaptasi digital, formalitas usaha, kepemilikan kekayaan intelektual, sertifikasi, kesiapan ekspor, serta pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas.

Ketua ABAC Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengapresiasi konsistensi mitra Kanada dalam pemberdayaan UMKM dan perempuan. Ia menyebut Indonesia memiliki sekitar 60 juta pelaku UMKM, dengan lebih dari separuhnya merupakan perempuan. 

"Untuk membantu perempuan, dibutuhkan akses pasar yang lebih baik, dukungan likuiditas yang lebih besar, dan kita harus mendesain model bisnis yang benar-benar memudahkan mereka untuk mengadopsinya," ujar Anindya Bakrie.

Lokakarya ini mendukung komitmen APEC terhadap kesetaraan gender dan pertumbuhan inklusif di bawah La Serena Roadmap for Women and Inclusive Growth. APF Canada menargetkan hasil diskusi dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan konkret untuk memperluas akses pembiayaan digital dan rantai pasok UMKM perempuan di Indonesia dan kawasan APEC.

APF Canada dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menandatangani nota kesepahaman baru. Kesepakatan tersebut memperkuat kerja sama Kanada–Indonesia dalam analisis kebijakan, strategi perdagangan, riset terapan, serta dialog kebijakan di berbagai sektor kepentingan bersama.