BTN-BPS Kolaborasi Manfaatkan Data BNBA, Pembiayaan Rumah Dibidik Tepat Sasaran

Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjalin kerja sama strategis dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memanfaatkan data statistik nasional, termasuk Data By Name By Address (BNBA), guna mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) mengenai penyediaan data dan informasi statistik serta pemanfaatan jasa layanan perbankan oleh Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026.

Nota kesepahaman yang berlaku selama lima tahun itu menjadi payung kerja sama kedua institusi dalam membangun ekosistem pembiayaan perumahan yang lebih berbasis data.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan sektor perumahan memiliki efek berganda terhadap lebih dari 185 subsektor ekonomi. Namun, Indonesia masih menghadapi backlog kepemilikan rumah sekitar 9,9 juta unit, sementara kebutuhan rumah baru mencapai 700 ribu hingga 800 ribu unit setiap tahun.

Menurut Nixon, kondisi tersebut membuat ketersediaan data yang akurat menjadi faktor penting agar pembiayaan perumahan dapat disalurkan secara tepat sasaran.

"Kita memiliki satu kebutuhan yang cukup besar, yaitu data. Kalau kita bisa memiliki data yang lebih baik mengenai siapa masyarakat yang belum memiliki rumah, bagaimana tingkat penghasilannya, bagaimana demografinya, itu yang kita butuhkan. Dengan data yang semakin baik, pembiayaan akan semakin tepat sasaran," ujar Nixon.

Melalui kerja sama tersebut, BTN akan memanfaatkan data statistik dan BNBA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan perumahan masyarakat berdasarkan lokasi, karakteristik sosial ekonomi, kemampuan membeli, hingga potensi permintaan pembiayaan di berbagai daerah.

Pemanfaatan data itu juga akan diperkuat melalui hasil Sensus Ekonomi 2026 yang memuat karakteristik aktivitas usaha, pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta perkembangan ekosistem usaha di berbagai wilayah. BTN menilai informasi tersebut dapat menjadi acuan dalam memperkuat strategi pembiayaan dan memperluas akses layanan perumahan sesuai karakteristik ekonomi masing-masing daerah.

Nixon menambahkan transformasi industri perbankan membuat data menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.

"Makin ke depan, data tidak bisa dipisahkan dari pengambilan keputusan. Kita membutuhkan orang-orang yang mampu mengolah data menjadi informasi sehingga bisa menjadi dasar dalam menentukan strategi dan kebijakan," katanya.


 

 

Pelaksanaan sensus dan survei

Selain pemanfaatan data statistik, kerja sama BTN dan BPS juga mencakup dukungan pelaksanaan sensus dan survei, pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, knowledge sharing, program magang, serta peningkatan kompetensi di bidang statistik, data science, dan analisis data.

Di sisi lain, BPS akan memperoleh akses yang lebih luas terhadap layanan perbankan BTN, mulai dari pengelolaan dana, transaksi, layanan payroll, hingga pembiayaan perumahan subsidi maupun nonsubsidi.

Nixon berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat dukungan BTN terhadap Program 3 Juta Rumah.

"Mudah-mudahan setelah kerja sama ini kita memiliki informasi yang jauh lebih baik untuk membantu pemerintah memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan nota kesepahaman tersebut menjadi landasan untuk memperkuat sinergi kedua lembaga dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik, pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan kesejahteraan pegawai.

"Kami berharap nota kesepahaman yang kita tandatangani hari ini menjadi landasan bersama untuk memperkuat sinergi kedua institusi, baik dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik, pengembangan sumber daya manusia, maupun peningkatan kesejahteraan pegawai melalui akses yang lebih mudah terhadap layanan perbankan BTN," kata Amalia.

Ia juga mengapresiasi dukungan BTN dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang telah menyelesaikan pengisian sensus di seluruh kantor cabangnya. Menurut Amalia, hasil sensus akan menjadi referensi penting dalam memahami karakteristik aktivitas ekonomi nasional, termasuk mendukung penyusunan strategi pembiayaan perumahan yang lebih presisi.

Sebagai tindak lanjut kerja sama tersebut, BTN dan BPS akan menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur implementasi teknis, mulai dari penyusunan model pemetaan kebutuhan perumahan berbasis BNBA, identifikasi potensi permintaan pembiayaan, pengembangan kapasitas SDM, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara berkala.