Iran-AS Mulai Negosiasi Kesepakatan Final Akhir Pekan Ini

Teheran: Pemerintah Iran mengumumkan pada Selasa, 16 Juni, bahwa perundingan dengan Amerika Serikat (AS) terkait program nuklir dan pemulihan sanksi kemungkinan besar akan dimulai akhir pekan ini.

Pengumuman tersebut bertepatan dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menjamin Selat Hormuz akan dibuka kembali sepenuhnya setelah kedua negara yang bertikai menandatangani kesepakatan damai.

Sejumlah pejabat pemerintah merinci bahwa proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan final akan berlangsung dalam tenggat waktu 60 hari. Proses ini dimulai segera setelah dokumen nota kesepahaman untuk mengakhiri perang empat bulan akibat serangan AS-Israel ke Iran resmi ditandatangani secara fisik.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengonfirmasi bahwa babak baru perundingan antara Iran dan AS untuk mencapai kesepakatan final dijadwalkan dimulai pada hari Jumat ini di lokasi yang akan ditentukan kemudian.

"Kemungkinan besar pada hari Jumat, di lokasi yang belum ditentukan putaran baru negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan final akan dimulai," ujar Araghchi, seperti dikutip Channel News Asia, pada Rabu, 17 Juni 2026.

Ia menambahkan bahwa poin-poin krusial terkait isu nuklir serta pencabutan sanksi ekonomi internasional akan diputuskan secara menyeluruh di dalam perjanjian final tersebut. "Dalam kesepakatan final, keputusan akan dibuat mengenai isu-isu nuklir dan pencabutan sanksi," tambah Araghchi.

Prosesi di Swiss

Berdasarkan keterangan Wakil Menteri Luar Negeri Iran, juru runding utama Republik Islam Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, dipastikan hadir dalam prosesi penandatanganan di Swiss. Kementerian Luar Negeri Swiss mengatakan acara tersebut akan digelar di resor mewah Burgenstock yang menghadap langsung ke Danau Lucerne.

Pihak Kementerian Luar Negeri Swiss menyampaikan kepada AFP bahwa pemilihan lokasi di area pegunungan tersebut merupakan rekomendasi bersama dari pihak mediator Pakistan dan Qatar, serta disetujui oleh pihak AS dan Iran.

Sementara itu, delegasi Amerika Serikat akan diwakili secara resmi oleh Wakil Presiden JD Vance, yang juga mengisyaratkan kemungkinan kehadiran langsung Presiden Donald Trump di lokasi acara.

Perkembangan diplomasi ini mengemuka setelah Trump memastikan bahwa pemblokiran Iran di jalur vital ekspor minyak dan gas Selat Hormuz akan dicabut total pada hari yang sama, sebuah langkah yang diprediksi menjadi stimulus besar bagi pemulihan ekonomi global.

"Kapal-kapal mulai bergerak, banyak yang bermuatan penuh minyak, keluar dari Selat Hormuz," kata Trump pada Senin lalu.

Sentimen positif dari pembukaan kembali Selat Hormuz langsung memicu penurunan tajam harga minyak mentah Brent Laut Utara hingga di bawah 80 dolar AS per barel, yang merupakan level terendah dalam tiga bulan terakhir. Sebagai langkah balasan sebelumnya, militer Amerika Serikat juga sempat menerapkan sistem blokade laut yang ketat di sepanjang pelabuhan-pelabuhan dagang milik Iran.

Stasiun televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kapal-kapal tanker minyak dan kapal komersial Iran lainnya kini telah memulai kembali aktivitas pelayaran pasca kesepakatan tersebut, di mana perwakilan diplomatik Takht-Ravanchi mengonfirmasi blokade AS telah dicabut sebelum penandatanganan resmi dilakukan.

Meskipun serangkaian insiden kekerasan sporadis sempat mengancam draf perdamaian pasca gencatan senjata bulan April lalu, jalur negosiasi tidak langsung selama berminggu-minggu yang dimediasi oleh Pakistan dan Qatar berhasil membangun momentum positif untuk mencapai kesepakatan sementara.

Kendati demikian, draf kesepakatan komprehensif mengenai ambisi nuklir Iran serta pencabutan sanksi Barat dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan rumit yang belum terpecahkan.

Pihak Washington bersama sekutu dekatnya, Israel, terus mendesak untuk melenyapkan seluruh persediaan uranium yang diperkaya tinggi milik Iran, yang dilaporkan sempat tertimbun akibat serangan udara AS tahun lalu. Di sisi lain, pemerintah Iran tetap bersikeras mempertahankan hak kedaulatan mereka untuk melakukan pengayaan uranium.

Meski begitu, kerangka kerja yang telah disepakati kedua belah pihak saat ini dinilai telah membuka jalan formal untuk memulai diskusi mendalam mengenai poin-poin sengketa utama tersebut. Saat ditanya oleh awak media dalam KTT G7 di Prancis mengenai waktu perilisan draf perjanjian tersebut, Trump memuji dokumen itu dan menyatakan keinginannya agar teks kesepakatan segera dipublikasikan dalam waktu dekat.

"Ini adalah dokumen yang sangat kuat, dan saya ingin dokumen ini dirilis. Jadi mungkin dalam waktu dekat," ungkap Trump. Media beraliran ultrakonservatif Iran, Vatan-e Emrooz, memuji pencapaian diplomatik ini dengan menyebut dokumen perjanjian tersebut sebagai surat penyerahan diri Donald Trump.

Namun, Menlu Iran Abbas Araghchi menanggapi situasi ini dengan sikap yang jauh lebih berhati-hati mengingat rekam jejak diplomasi masa lalu kedua negara yang buruk. "Kami memiliki sejarah komitmen yang dilanggar, kami memiliki sejarah perjanjian yang dirobek. Semua ini ada dalam pikiran kami," tegas Araghchi mengingatkan kegagalan perjanjian damai sebelumnya.

Draf perjanjian disepakati

Berbanding terbalik dengan kekhawatiran tersebut, seorang pejabat senior administrasi AS justru mengeklaim bahwa Presiden Trump, Wapres Vance, dan juru runding Iran Ghalibaf sebenarnya telah menandatangani draf teks tersebut secara elektronik. Dalam rangkaian wawancara untuk mempromosikan kesepakatan damai ini, Wapres JD Vance menegaskan bahwa tidak ada sepeser pun dana dari pajak warga AS yang akan mengalir ke Iran, di tengah laporan media Iran mengenai rencana pencairan aset mereka yang dibekukan sebesar USD12 miliar.

Vance menyampaikan kepada saluran berita NBC bahwa sebagai bagian dari kesepakatan, tim inspektur nuklir dari AS dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan diberikan izin resmi untuk memasuki wilayah kedaulatan Iran. Di sisi lain, para analis geopolitik memperingatkan bahwa konflik paralel yang berkecamuk di Lebanon antara militer Israel dan milisi Hezbollah sokongan Iran berpotensi menjadi ancaman terbesar yang dapat menggagalkan pemulihan hubungan diplomatik ini.

Lebanon terseret ke dalam pusaran perang pada bulan Maret lalu ketika Hezbollah meluncurkan serangan roket ke Israel pasca-pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, yang kemudian memicu serangan balasan dan invasi darat oleh militer Israel. Pakar senior dari Middle East Institute, Ross Harrison, menilai medan pertempuran di Lebanon berisiko menjadi faktor perusak terbesar yang dapat menggagalkan jalannya negosiasi damai di masa mendatang.

Presiden dan Perdana Menteri Lebanon pada hari Selasa menggelar rapat intensif guna membahas persiapan babak baru perundingan langsung dengan Israel yang dijadwalkan mulai pekan depan, dengan target mencapai gencatan senjata permanen dan penarikan penuh pasukan Israel dari Lebanon selatan.

Namun, rencana damai tersebut langsung mendapat penolakan keras dari internal Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa pasukannya akan tetap bertahan di Gaza, Lebanon, dan Suriah selama hal itu diperlukan.

Kendati dihantam penolakan Israel, Menlu Iran Abbas Araghchi pada hari Selasa menegaskan bahwa penghentian perang di semua lini pertempuran, termasuk di Lebanon, tetap menjadi poin paling krusial dalam draf kesepakatan damai ini.

"Mengakhiri perang di Lebanon adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penghentian perang secara menyeluruh," pungkas Araghchi.

(Kelvin Yurcel)