BPJS Kesehatan Bidik Pekerja Gig hingga Petani Masuk NADI JKN

Peluncuran Progran NADI JKN di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat. Foto: Metrotvnews/Nattasya Amani.

BPJS Kesehatan Bidik Pekerja Gig hingga Petani Masuk NADI JKN

Nattasya Amani Vrazeti • 4 August 2026 14:43

Jakarta: BPJS Kesehatan membidik kelompok pekerja gig atau panggung seni musik, petani, hingga nelayan untuk memperluas jangkauan kepesertaan aktif nasional. Kelompok pengemudi daring atau ojol (ojek online), sudah terlebih dulu bergabung dalam program Menabung Demi Iuran JKN (NADI JKN).

"Jadi ini menyasar ke seluruh kelompok lapisan masyarakat, ya diawali dengan ini mitra ojol online dan nanti akan kita sasar misalnya kelompok nelayan, masyarakat atau petani yang memang atau juga kelompok pekerja gig atau pekerja nonformal," ujar Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto, di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat pada Selasa, 4 Agustus 2026. 

Ia menyampaikan pelaksanaan tahap awal program NADI JKN diawali dengan merangkul mitra aplikator ojol. Lewat skema percontohan ini, sebanyak 3.000 mitra pengemudi telah resmi bergabung untuk memanfaatkan sistem pemotongan saldo harian secara sukarela melalui mekanisme persetujuan (subscribe). 

“Jadi ketika mitra melakukan aktivitas harian, itu bisa setelah melakukan persetujuan, itu akan dilakukan pemotongan sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama," kata Akmal. 


BPJS Kesehatan meluncurkan program NADI JKN, permudah ojol cicil iuaran. Foto: Metrotvnews/Nattasya Amani.

Sementara itu, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria menilai, skema NADI JKN sangat membantu warga pedesaan. Sebab, mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor informal agar tetap mengantongi perlindungan kesehatan.

"Warga desa akan sangat terbantu dan kami mengajak seluruh warga desa di seluruh Indonesia bisa mengikuti program NADI JKN," kata Riza.

Program NADI JKN mengandalkan skema cicilan harian untuk menarik kembali jutaan penunggak iuran dari sektor pekerja informal. Program tersebut dinilai menjadi solusi untuk menambal defisit keuangan lembaga yang ditimbulkan dari  tingginya angka kepesertaan pasif.

(Gabriella Thesa Widiari)