Draf Kesepakatan Iran-AS Bocor, Teheran Disebut Dapat Kendali Selat Hormuz

Teheran: Media pemerintah Iran, IRIB, mengungkap draf tidak resmi dari rancangan kesepakatan yang disebut sebagai “Islamabad understanding” antara Iran dan Amerika Serikat, yang disebut memuat pengaturan terkait Selat Hormuz hingga pencairan dana Iran yang dibekukan di luar negeri.

Menurut laporan tersebut, draf kesepakatan yang belum difinalisasi itu akan memberi Iran kewenangan besar dalam menentukan status kapal yang melintas di Selat Hormuz.

Dikutip dari kantor berita Anadolu, Minggu, 31 Mei 2026, kapal yang muatan atau penerima akhirnya dianggap bermusuhan dengan Iran disebut tidak akan dikategorikan sebagai kapal komersial dan dapat ditolak melintasi jalur pelayaran tertentu.

Dalam draft tersebut, Iran juga disebut akan memiliki kewenangan terkait jalur pelayaran, biaya layanan navigasi, pengaturan keamanan, hingga kompensasi atas kerusakan lingkungan di kawasan Selat Hormuz.

Selain itu, kapal-kapal yang melintas diwajibkan memberikan data rinci kepada otoritas Iran, termasuk manifes muatan, dokumen kepemilikan, dan tujuan akhir pelayaran. Informasi itu nantinya akan digunakan untuk menentukan apakah kapal memenuhi syarat sebagai lalu lintas komersial.

Selain isu Selat Hormuz, rancangan kesepakatan juga membahas pencairan aset Iran yang dibekukan di luar negeri.

Berdasarkan proposal tersebut, Amerika Serikat akan memungkinkan Iran mengakses dana beku senilai USD12 miliar dalam waktu 60 hari. Dana itu disebut dapat dipindahkan dan digunakan melalui bank yang ditunjuk Iran tanpa pembatasan.

Anggota tim negosiasi ekonomi Iran, Hossein Ghorbanzadeh, mengatakan pembahasan saat kunjungan delegasi Iran ke Qatar pekan ini banyak difokuskan pada mekanisme agar dana yang telah dicairkan tidak kembali dibekukan di masa depan.

Perlindungan Aset Jangka Panjang

“Isu terpenting adalah bagaimana kami bisa memastikan bahwa setelah aset ini dicairkan, aset tersebut tidak akan dibekukan kembali melalui keputusan lain,” kata Ghorbanzadeh di televisi pemerintah Iran.

Ia menyebut mekanisme yang dibahas kali ini berbeda dari skema pencairan aset sebelumnya dan mencakup perlindungan untuk menjaga akses Iran terhadap dana tersebut dalam jangka panjang.

Delegasi tingkat tinggi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf diketahui mengunjungi Doha sebagai bagian dari upaya diplomasi yang dimediasi Pakistan guna mengakhiri konflik antara Teheran dan Washington.

Kantor berita semi-resmi Tasnim sebelumnya melaporkan Iran menuntut pencairan USD12 miliar aset beku sebagai bagian dari potensi kesepakatan dengan AS, serta tambahan USD12 miliar lainnya dalam waktu 60 hari setelah penandatanganan perjanjian.

Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada akhir Februari lalu. Teheran kemudian membalas dengan menyerang Israel dan sekutu AS di kawasan Teluk serta menutup Selat Hormuz.

Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, namun pembicaraan lanjutan di Islamabad belum menghasilkan kesepakatan permanen. Presiden AS Donald Trump kemudian memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu.

Iran dan AS kini masih terus bertukar proposal dan kontra-proposal untuk melanjutkan perundingan langsung dan mengakhiri konflik.

Baca juga:  Trump Kirim Proposal Baru ke Iran dengan Syarat Lebih Keras