Islandia Percepat Rencana Referendum untuk Lanjutkan Negosiasi Masuk Uni Eropa

Reykjavík: Pemerintah Islandia mempertimbangkan mempercepat referendum untuk melanjutkan kembali perundingan keanggotaan Uni Eropa paling cepat pada Agustus mendatang.

Langkah ini muncul di tengah dinamika geopolitik global dan meningkatnya pembahasan perluasan Uni Eropa.

Koalisi pemerintahan sebelumnya menargetkan referendum digelar paling lambat 2027, setelah negosiasi dibekukan pada 2013. Namun, percepatan dilakukan menyusul kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap Islandia dan pernyataan Presiden Donald Trump yang mengancam mencaplok Greenland.

Komisaris Perluasan Uni Eropa, Marta Kos, menyatakan isu perluasan kini berkaitan erat dengan keamanan dan posisi strategis Eropa.

“Percakapan tentang perluasan sedang berubah. Ini semakin tentang keamanan dan menjaga kemampuan kita bertindak di dunia yang penuh persaingan pengaruh,” ujarnya, dikutip dari media Politico, Senin, 23 Februari 2026.

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, juga menilai kemitraan dengan Islandia menawarkan stabilitas di tengah ketidakpastian global. Ia beberapa kali bertemu Perdana Menteri Islandia, Kristrún Frostadóttir, untuk membahas penguatan kerja sama.

Islandia pertama kali mengajukan keanggotaan Uni Eropa pada 2009 saat krisis finansial melanda dan tiga bank besarnya runtuh. Namun, pada 2013 pembicaraan dihentikan, dan pada 2015 Reykjavík meminta agar tidak lagi dianggap sebagai negara kandidat.

Perubahan situasi geopolitik dalam satu dekade terakhir mendorong pergeseran sikap publik. Islandia yang tidak memiliki angkatan bersenjata bergantung pada NATO dan perjanjian pertahanan bilateral 1951 dengan Amerika Serikat untuk keamanan, sementara jajak pendapat menunjukkan dukungan terhadap keanggotaan Uni Eropa meningkat.

Meski demikian, jalan menuju keanggotaan tidak mudah, terutama terkait hak penangkapan ikan yang menjadi sektor utama ekonomi Islandia. Mantan Presiden Islandia, Guðni Thorlacius Jóhannesson, mengingatkan bahwa proses aksesi dapat menghadapi hambatan politik domestik.

Islandia telah menutup 11 dari 33 bab negosiasi sebelum pembekuan pada 2013 dan saat ini menjadi anggota Area Ekonomi Eropa serta kawasan bebas perjalanan Schengen.

Jika referendum menyetujui kelanjutan perundingan, proses dapat berlangsung relatif cepat, meski keputusan akhir tetap memerlukan referendum lanjutan sebelum resmi bergabung dengan Uni Eropa. (Keysa Qanita)

Baca juga:  Protes Israel Ikut Serta, Islandia Mundur dari Eurovision 2026