KLH: 120 Daerah Sangat Kotor, Belum Ada Layak Adipura

Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) merilis hasil evaluasi kinerja pengelolaan sampah nasional tahun 2025 dengan hasil yang memprihatinkan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan, lebih dari 120 kabupaten/kota di Indonesia masih menyandang status sangat kotor, sehingga belum ada satu pun daerah yang layak menerima penghargaan Adipura.

“Jadi kita tidak menilai di mukanya kota atau mukanya kabupaten, kita langsung di belakangnya, di dapur, sungai, dan seterusnya,” ujar Hanif dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah di Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.
 

Hanif menjelaskan bahwa penilaian saat ini dilakukan secara lebih komprehensif dan mendalam. Berdasarkan data KLH, selain 120 daerah berkategori sangat kotor, terdapat 253 kabupaten/kota lainnya yang masuk kategori kotor dan memerlukan pembenahan besar-besaran, terutama dalam hal alokasi anggaran pengelolaan limbah.

“Yang sangat kotor ini benar-benar belum mengalokasikan anggaran biaya dan perhatiannya di dalam penanganan sampah. Kemudian di atasnya ada 253-an kota yang kotor, ini juga tentu mendapat perhatian kita semua,” ucap Hanif.

Meski demikian, KLH memberikan apresiasi kepada Surabaya dan Balikpapan sebagai kota dengan kinerja terbaik pertama dan kedua di Indonesia. Namun, Hanif memberikan catatan kritis bahwa kebersihan di pusat kota tersebut belum merata hingga ke wilayah pinggiran atau pemukiman warga.

“Pada saat kita masuk di kotanya sangat bersih, tetapi pada saat kita masuk ke pinggirnya itu masih banyak yang harus dibenahi,” jelas Hanif.


Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Foto: Metro TV/Enrich Samuel.

Kondisi tersebut menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Meskipun capaian pengelolaan sampah nasional secara riil kini berada di angka 24–25 persen, Hanif menilai angka tersebut masih jauh dari target ideal untuk mewujudkan kota bersih.

“Ini angka riil berdasarkan survei di lapangan. Artinya ada kerja keras para bupati dan wali kota, tetapi memang masih jauh dari cukup,” kata Hanif.