Presiden Prabowo Disebut Tak Ingin Ada Ego Sektoral dalam Berantas Kemiskinan

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakornas) bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia. Kepala Negara disebut menekankan soal kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan adalah kolaborasi total.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo mengatakan Presiden menginstruksikan para pemimpin daerah untuk segera meruntuhkan tembok ego sektoral. Tembok ini dinilai menghambat efektivitas kebijakan pemerintah.

“Pesan beliau sangat jelas, tidak boleh ada sekat, tidak boleh ada ego sektoral, karena yang kita layani adalah rakyat Indonesia,” ujar Angga dalam keterangan tertulisnya, Senin, 2 Februari 2026.
 

Prabowo telah menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tidak boleh lagi terjebak dalam kepentingan instansi atau wilayah masing-masing. Menurutnya, duduk bersama antara pimpinan pusat dan daerah dalam satu forum merupakan bukti nyata bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan solusi kolektif yang terintegrasi, bukan kerja sendiri-sendiri.

“Presiden Prabowo mengajak seluruh pimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk berlapang bersama, bersatu padu, dan bekerja tanpa lelah demi menghapus kemiskinan,” tambah Angga.

Penghapusan sekat antar-birokrasi ini dinilai krusial karena setiap pejabat publik memikul tanggung jawab yang sama dalam memastikan kesejahteraan rakyat. Presiden mengingatkan bahwa rakyat Indonesia sangat mendambakan sosok pemimpin yang adil, jujur, dan mampu menanggalkan kepentingan sektoral demi kepentingan nasional.


Presiden Prabowo Subianto. Foto: Dok. BPMI Sekretariat Presiden.

“Beliau menegaskan, masa depan bangsa ada di tangan para pemimpin, dan rakyat Indonesia mengharapkan pemimpin yang adil, jujur, serta benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat,” ucap Angga.

Semua kepala daerah diharap menindaklanjuti arahan Presiden dalam Rakornas. Kerja bersama dinilai solusi terbaik untuk memastikan tidak ada lagi rakyat Indonesia yang berstatus miskin.

“Pemerintah harus hadir dengan kerja nyata, kebijakan yang berpihak, serta komunikasi yang jujur dan transparansi kepada rakyat,” kata Angga.