Presiden AS Donald Trump (kiri) dan Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presiden Uni Emirat Arab. (via EFE.com)
UEA Dikabarkan akan Ikut Koalisi untuk Buka Blokade Selat Hormuz
Riza Aslam Khaeron • 1 April 2026 11:12
Abu Dhabi: Uni Emirat Arab (UEA) dikabarkan kini bersiap memberikan dukungan militer kepada Amerika Serikat dan sekutu lainnya untuk membuka blokade di Selat Hormuz berdasarkan laporan dari Wall Street Journal (WSJ).
Langkah strategis ini jika terkonfirmasi akan menjadikan UEA sebagai negara Teluk Persia pertama yang secara resmi terlibat sebagai pihak kombatan, setelah sebelumnya menjadi sasaran berbagai serangan dari Iran.
Melansir laporan WSJ pada Selasa, 31 Maret 2026, para pejabat Arab mengungkapkan kepada WSJ bahwa UEA tengah melobi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar segera mengeluarkan resolusi yang mengesahkan tindakan militer tersebut.
Seorang pejabat UEA menyatakan kepada WSJ bahwa diplomat Emirat telah mendesak AS, serta kekuatan militer di Eropa dan Asia, untuk membentuk koalisi internasional guna membuka paksa jalur perairan strategis tersebut.
UEA Melihat Rezim Iran Sedang Terjepit

KTT antara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dan Amerika Serikat, di Ritz-Carlton di Riyadh, Arab Saudi, 14 Mei 2025. EFE-EPA
Lebih lanjut, pihak UEA menilai bahwa rezim Iran saat ini merasa terdesak dalam mempertahankan eksistensinya, sehingga mereka bersedia mengorbankan ekonomi global dengan mencekik navigasi di selat tersebut.
Saat ini, UEA dikabarkan tengah mengkaji secara aktif peran militernya dalam mengamankan wilayah tersebut, mulai dari membantu operasi pembersihan ranjau hingga penyediaan layanan dukungan logistik lainnya.
Beberapa pejabat Arab juga menyebutkan kepada WSJ bahwa negara Teluk tersebut mendorong AS untuk menduduki pulau-pulau di jalur perairan utama, termasuk Pulau Abu Musa yang telah dikuasai Iran selama setengah abad dan diklaim sebagai wilayah kedaulatan UEA.
Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri UEA merujuk pada resolusi PBB yang mengutuk serangan Iran terhadap wilayah perkotaan mereka. Selain itu, mereka juga mengutip resolusi dari Organisasi Maritim Internasional yang mengecam penutupan Selat Hormuz.
Pihak kementerian menegaskan bahwa saat ini terdapat "konsensus global yang luas bahwa kebebasan navigasi di Selat Hormuz harus dijaga."
Sikap tegas ini menandai pergeseran fundamental dalam pandangan strategis UEA. Sebelumnya, pusat komersial mereka, Dubai, dikenal sebagai penyokong finansial bagi rezim Iran.
Para diplomat Emirat pun sempat berupaya menjadi mediator antara AS dan Iran sebelum pecah perang, termasuk memfasilitasi kunjungan Ali Larijani—pejabat keamanan nasional Iran yang kemudian tewas dalam serangan udara—ke Abu Dhabi.
Namun kini, UEA dilaporkan memilih sejalan dengan desakan Presiden Trump agar negara-negara sekutu memikul beban perang lebih besar, khususnya dalam upaya memulihkan akses Selat Hormuz.
Iran sendiri merespons langkah ini dengan meningkatkan intensitas bombardemen terhadap UEA. Setelah sempat berada pada skala rendah selama berminggu-minggu, serangan rudal dan drone Iran terhadap wilayah Emirat meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir.
Pada hari Selasa, 31 Maret 2026, WSJ mencatat hampir 50 rudal balistik, rudal jelajah, dan drone diluncurkan oleh pihak Teheran. Mereka juga memperingatkan akan menghancurkan infrastruktur sipil vital di negara Teluk mana pun yang mendukung operasi militer tersebut, dengan secara spesifik menunjuk UEA sebagai target utama.
| Baca Juga: Negara Teluk Disebut Desak AS Lumpuhkan Militer Iran Sepenuhnya |
Tetangga yang Tidak Logis
Seorang pejabat Teluk menjelaskan bahwa paradigma UEA kini telah berubah total. Sebelum perang meletus pada 28 Februari lalu, UEA menganggap Iran sebagai tetangga yang sulit namun masih memiliki logika politik yang bisa dipahami.Namun, peperangan ini menyingkap wajah rezim yang berbeda—yang berusaha menebar kepanikan melalui serangan sistematis terhadap hotel dan bandara di Dubai.
Dampak serangan Iran terhadap UEA sangat signifikan; mulai dari anjloknya lalu lintas udara dan sektor pariwisata, hingga lesunya pasar properti dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini secara langsung menantang citra fundamental UEA sebagai "oasis perdamaian" di tengah kawasan Timur Tengah yang bergejolak.
Sebagai balasan, UEA telah menerapkan langkah-langkah finansial yang tegas. Maskapai Emirates di Dubai kini memberlakukan aturan bahwa warga negara Iran tidak diizinkan masuk atau transit. Langkah ini menyusul keputusan pemerintah untuk menutup Rumah Sakit Iran dan Klub Iran di Dubai secara permanen.
Fokus utama Emirates kini tertuju pada pembukaan kembali Selat Hormuz—jalur nadi utama bagi ekspor energi, industri pelayaran, serta logistik pangan dunia. Para pejabat Teluk meyakini bahwa negara-negara di Asia dan Eropa, yang saat ini masih ragu, akan bersedia membantu operasi pembersihan selat jika mendapat restu dari Dewan Keamanan PBB.
Di sisi lain, Iran bersikeras untuk menerapkan pengawasan permanen di wilayah tersebut, termasuk sistem pungutan biaya navigasi. Kekhawatiran utama negara-negara Teluk adalah bahwa resolusi diplomatik apa pun secara implisit justru akan memberikan hak formal bagi Iran dalam administrasi jalur laut tersebut.
Oleh karena itu, mereka mendesak agar kekuatan militer Iran diusir terlebih dahulu melalui aksi militer.
UEA memiliki keunggulan strategis berupa pangkalan militer, pelabuhan air dalam Jebel Ali, serta lokasi geografis di dekat pintu masuk Selat Hormuz. Infrastruktur ini dapat berfungsi sebagai basis utama bagi operasi pimpinan AS untuk merebut pulau-pulau strategis atau mengawal kapal-kapal tanker komersial melintasi jalur air yang berbahaya tersebut.