Legislator Sebut Informasi KJP dan KJMU tak Disampaikan Lengkap ke Masyarakat

Jakarta: Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Dina Masyusin menilai petugas Posko Pelayanan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dalam memberikan informasi ke masyarakat masih belum detail. Hal ini dikarenakan, banyak masyarakat yang melapor karena anaknya tidak lagi mendapatkan bantuan pendidikan. 

“Memang jawaban dari teman-teman petugas hanya berdasarkan sistem. Itu yang terkadang menjadi kurang puasnya masyarakat,“ ujar Masyusin dalam keterangannya, Minggu, 5 Desember 2024.

Ia menceritakan, salah satu peserta didik terdampak penghapusan data mengaku kurang puas dengan keterangan petugas. Sebelumnya, anak tersebut menjadi penerima manfaat.
 

Baca juga: Penerima KJP yang Telah Dihapus akan Diaktifkan Lagi

“Setelah dicek, petugas bilang anak ibu bukan skala prioritas. Mereka bingung, padahal tahap 1 dapat bantuan. Dengan rasa kecewa, akhirnya ibu itu pulang dengan pasrah. Hal begini yang harus dijelaskan. Padahal keseharian ibu ini jualan kue keliling dan mengontrak,” ungkap Masyusin.

Menurutnya , sebaiknya petugas memberikan alasan yang spesifik agar masyarakat menerimanya dengan lapang dada.

“Menurut saya petugas posko pelayanan wajib menguasai dan bantu penyelesaian supaya puas masyarakat atas jawaban yang diberikan,” jelasnya.