Pemerintah Usulkan Peningkatan Rencana Anggaran Kesehatan Haji 2025

Jakarta: Pemerintah memaparkan rencana anggaran kesehatan haji 2025 di Komisi VIII DPR RI. Ketua Tim Kerja Pemeriksaan Kesehatan Haji pada Pusat Kesehatan (Puskes) Haji Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Muhammad Imran menjelaskan ada tiga aspek utama dalam penyelenggaraan kesehatan haji, yakni operasional kesehatan, pengadaan vaksin dan obat-obatan, serta pelatihan petugas kesehatan. 

Ia menjelaskan pada aspek operasional kesehatan haji, anggaran 2024 untuk pelaksanaan di Indonesia dan Arab Saudi mencapai Rp233,3 miliar yang dialokasikan untuk 507 kloter. Pada 2025, anggaran ini turun menjadi Rp220,5 miliar, meskipun dapat disesuaikan jika ada tambahan kloter akibat perubahan kuota atau spesifikasi pesawat. 

"Kebutuhan anggarannya akan kami revisi atau akan kami minta lagi untuk menutupi kekurangan yang ada," kata Imran dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 3 Januari 2025.

Biaya operasional kesehatan di Arab Saudi mencakup kebutuhan fasilitas di Makkah dan Madinah, seperti ambulans, pengelolaan limbah medis, serta katering untuk petugas dan jemaah sakit. Pada 2024, realisasi anggaran untuk kebutuhan ini sebesar Rp52 miliar, namun untuk 2025 dialokasikan Rp49,9 miliar. Penurunan sebesar Rp3 miliar ini disebabkan oleh selesainya pengadaan alat kesehatan pada 2024, seperti X-Ray Mobile, EKG, dan alat sanitasi lainnya.
 

Baca juga: Arab Saudi Berencana Larang Jemaah Haji Berusia di Atas 90 Tahun

Kemudian, alokasi anggaran untuk pengadaan vaksin, obat, dan perbekalan kesehatan mengalami peningkatan signifikan. Pada 2024, anggaran yang direalisasikan mencapai Rp60,1 miliar, sementara untuk 2025 naik menjadi Rp115,4 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari Rp22,1 miliar untuk vaksin meningitis dan Rp93,2 miliar untuk obat-obatan dan perbekalan kesehatan.

"Ini kami diharapkan masalah kekurangan obat pada masa operasional ini bisa ditutupi dengan penambahan anggaran obat di tahun ini," ujar dia. 

Anggaran platihan petugas kesehatan, baik kloter maupun nonkloter pada 2024 mencapai Rp20,4 miliar. Pada 2025, anggaran ini meningkat menjadi Rp22,2 miliar, termasuk biaya integrasi pelatihan dengan Kementerian Agama. Ia menyebut langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi petugas kesehatan sehingga dapat memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji.  

Anggaran tambahan juga diperlukan untuk biaya masyair petugas kesehatan. Dalam skenario kuota petugas sebanyak 2.210 orang, dibutuhkan tambahan Rp11,07 miliar. 

'Namun, jika kuota kembali normal menjadi 4.420 orang, anggaran yang diperlukan meningkat menjadi Rp34,64 miliar," jelas dia. 

Imran menekankan pentingnya alokasi anggaran yang efisien dan tepat sasaran untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi jemaah haji. Pihaknya terus berdiskusi dengan Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR untuk memastikan kebutuhan anggaran tersebut dapat terpenuhi. 

"Kami berharap peningkatan alokasi anggaran ini dapat memastikan layanan kesehatan jemaah lebih baik, baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi," ujar Imran.