Investigator Korsel Cari Surat Perintah Penangkapan Yoon Suk Yeol

Seoul: Para investigator Korea Selatan (Korsel) tengah mencari surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan. Ini menandai pertama kalinya seorang presiden yang sedang menjabat menghadapi tindakan hukum semacam itu dalam sejarah Korsel.

Sebuah tim investigasi gabungan yang terdiri dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), polisi, dan unit investigasi Kementerian Pertahanan mengumumkan bahwa mereka mencari surat perintah tersebut atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.

“Permintaan tersebut diajukan pada tengah malam Minggu di Pengadilan Distrik Barat Seoul,” demikian laporan Yonhap, Minggu, 29 Desember 2024.

Tuduhan tersebut berasal dari deklarasi darurat militer Yoon pada 3 Desember, di mana ia diduga memerintahkan pasukan ke Majelis Nasional untuk mencegah anggota parlemen membatalkan dekrit tersebut.

Para investigator menduga bahwa tindakan Yoon sama saja dengan memimpin pemberontakan dan menyalahgunakan wewenang eksekutifnya.

Yoon telah membantah tuduhan tersebut, menyebut deklarasi darurat militer sebagai "tindakan pemerintahan" yang dimaksudkan untuk memperingatkan partai oposisi terhadap apa yang ia gambarkan sebagai penyalahgunaan kekuasaan legislatif.

Yun Gap-geun, salah satu perwakilan hukum Yoon, mengkritik keterlibatan CIO.

"Itu permintaan dari lembaga yang tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki (tuduhan pemberontakan)," kata Yun, dilansir dari Anadolu.

Ia lebih lanjut berjanji untuk mengambil "langkah formal" sebagai tanggapan.

Kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya ini telah memicu perdebatan luas tentang batas-batas kekuasaan dan akuntabilitas presiden di Korea Selatan.

Baca juga: Yoon Suk Yeol Dipanggil Lagi untuk Diperiksa Terkait Darurat Militer