Rano Sebut Normalisasi Sungai Jakarta Butuh 'Tangan' Pemerintah Pusat

Jakarta: Bakal calon wakil gubernur (Cawagub) Jakarta Rano Karno menegaskan akan melanjutkan program normalisasi sungai di Jakarta. Namun, Rano menegaskan program normalisasi sungai bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah.

"Tapi sebetulnya daerah area sungai, itu bukan hanya wewenang pemerintah daerah (Pemda), (tetapi) juga (pemerintah) pusat," kata Rano Karno di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa, 10 September 2024.

Mantan Gubernur Banten ini menyebut perlu sinergi dalam mengelola Daerah Area Sungai (DAS). Tanggung jawab perbaikan wilayah bantaran kali tersebut ada di pundak pemerintah pusat, kabupaten/kota, dan provinsi.

"Tidak bisa kita (Pemprov Jakarta) full," ucap 'Si Doel'.
 

Baca juga: Rano Karno Ungkap Alasan Tunjuk Cak Lontong Jadi Ketua Timses

Rano mengatakan kondisi di Jakarta Utara juga patut menjadi perhatian pemerintah pusat dan provinsi. Pasalnya, kondisi permukaan air laut sudah berada di atas permukaan daratan wilayah utara Jakarta.

"Artinya apa? Apakah Giant Sea Wall itu perlu? Perlu, tapi itu pusat, bukannya kita. Kita hanya mengisi di atas Giant Sea Wall itu apa? Pasti harus ada pembangunan,” lanjut Rano.

Normalisasi adalah program pelebaran sungai menggunakan turap beton yang bertujuan untuk mengatasi persoalan banjir Ibu Kota. Program normalisasi ini dimulai pada era kepemimpinan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2013.