Ilustrasi. Foto: dok PTPN
Faustinus Nua • 21 July 2024 13:17
Jakarta: Wakil Menteri Investasi Yuliot mengungkapkan rencana pemerintah untuk memberikan fasilitas impor bagi perusahaan pertanian.
Hal itu diungkapkan Yuliot pada Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Papua Selatan di Kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jumat, 19 Juli 2024.
Menurut Yuliot, kebijakan tersebut perlu dilakukan untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi seperti yang sedang berjalan di Merauke melalui pengembangan perkebunan tebu terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik. Fasilitas pembebasan bea masuk pada sektor pertanian itu diberikan terutama bagi mekanisasi pertanian perkebunan dalam rangka ketahanan pangan dan energi.
"Fasilitas importasi mesin peralatan untuk sektor pertanian itu kan tidak ada. (Saat) ini harus melalui mekanisme normal, bayar bea masuk. Padahal kebutuhan kita ke depan khususnya untuk pengembangan ketahanan pangan dan ketahanan energi itu, perlu sektor pertanian kita masukkan sebagai sektor yang mendapatkan fasilitas," ungkap Yuliot dalam keterangan tertulis, Minggu, 21 Juli 2024.
Yuliot juga membeberkan perkembangan investasi perkebunan tebu dan industri gula di Merauke. Diungkapkannya, saat ini pengembangan klaster 3 dari lahan tebu dengan luas dua juta hektare (ha) di Kabupaten Merauke terus berjalan.
"Pembangunan industri gula klaster 3 ini direncanakan ada lima pabrik yang akan dibangun dan terintegrasi dengan bioetanol. Sudah disiapkan infrastruktur dan pendanaan oleh pelaku usaha untuk pelatihan di Kabupaten Merauke agar masyarakat setempat terlibat. Selain itu, juga telah dibangun Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) dan kerja sama dengan Sugar Research Australia (SRA)," jelas Yuliot.
Baca juga: Presiden Jokowi Pantau Stabilitas Harga Pangan |