Australia Hentikan Usulan Regulasi Misinformasi di Media Sosial

Sydney: Pemerintah Australia pada hari Minggu kemarin mengumumkan bahwa mereka tidak akan melanjutkan rancangan undang-undang yang mengharuskan perusahaan media sosial untuk mengawasi penyebaran misinformasi dan disinformasi di platform mereka.

Melansir dari Anadolu Agency, Senin 25 November 2024, Menteri Komunikasi Australia Michelle Rowland menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena tidak ada jalur yang memungkinkan pengesahan RUU tersebut di Senat. 

"Tidak ada jalur untuk meloloskannya," ujar Rowland dalam pernyataan yang dilaporkan oleh penyiar lokal SBS News.

Jika disahkan, RUU ini akan memberikan kewenangan kepada Otoritas Komunikasi dan Media Australia (ACMA) untuk memantau platform digital serta mewajibkan mereka menyimpan catatan terkait penyebaran misinformasi dan disinformasi di jaringan mereka.

Namun, usulan ini menghadapi penolakan dari koalisi oposisi, Partai Hijau, dan sejumlah senator independen, membuat Partai Buruh yang berkuasa tidak dapat memperoleh suara mayoritas yang dibutuhkan untuk mengesahkan RUU tersebut.

Di sisi lain, aturan lain yang melarang anak di bawah usia 16 tahun mengakses media sosial, sebagai upaya mengurangi risiko bahaya online bagi anak-anak, diperkirakan akan disahkan oleh parlemen pekan depan dengan dukungan dari oposisi.

Berbagai perusahaan teknologi dan kelompok advokasi hak asasi manusia sebelumnya juga mengkritik larangan akses media sosial yang bersifat menyeluruh, dengan alasan bahwa fokus seharusnya diberikan pada menciptakan pengalaman online yang aman daripada sepenuhnya melarang akses yang dapat memberikan manfaat positif.

Keputusan ini mengakhiri perdebatan panjang tentang tanggung jawab perusahaan media sosial dalam mengawasi konten yang beredar di platform mereka, sekaligus membuka diskusi baru tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara keamanan digital dan kebebasan berekspresi. (Muhammad Reyhansyah)

Baca juga:  Cobain, 5 Tips dari Meta Agar Gak Gampang Kena Scam di Medsos!