Puan Minta Pemerintah Tak Lengah Awasi Daycare

Jakarta: Pengawasan tempat penitipan anak dibutuhkan. Termasuk, terhadap lembaga-lembaga bimbingan minat belajar anak (bimba). Permintaan itu disampaikan Ketua DPR Puan Maharani, merespons penganiayaan di Daycare, atau tempat penitipan anak Wensen School Daycare, Depok, Jawa Barat

"Pengawasan ini menjadi hal yang harus diperhatikan," kata Ketua DPR Puan Maharani melalui keterangan tertulis dikutip Minggu, 4 Agustus 2024.

Puan mengatakan daycare merupakan lembaga nonformal. Namun, pola pengelolaan lembaga tersebut, tak boleh keluar aspek perlindungan terhadap anak.

"Mengingat tempat penitipan anak seperti daycare ini adalah lembaga nonformal, tapi tetap harus mengikuti pedoman perlindungan pengasuhan anak," ujar Puan.
 

Baca: Orang Tua Balita yang Diduga Dianiaya di Daycare Lapor ke KPAI

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), kata dia, telah menginisiasi standardisasi dan sertifikasi lembaga layanan peningkatan kualitas anak. Yakni, di bidang pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan.

Inisiasi itu, kata Puan, termasuk memastikan tempat penitipan anak atau daycare ramah anak berstandar nasional Indonesia. Pemerintah didorong memperbanyak program pelatihan dan pembinaan kepada pemilik daycare. Khususnya, terkait pola pengasuhan serta layanan dan sarana bagi anak.

"Kami mendorong agar program peningkatan kualitas layanan daycare dioptimalkan dan menjangkau semua daerah. Karena keselamatan anak menjadi prioritas," ujar Puan.

Pemilik Wensen School Daycare Depok, MI, telah ditetapkan tersangka usai dilaporkan ke Polres Metro Depok. MI dilaporkan terkait dugaan tindak kekerasan terhadap balita berinisial MK.

Balita tersebut dilaporkan mengalami trauma, dan luka memar pada bagian dada serta punggung. Penganiayaan disebut terjadi pada Juni, namun baru diketahui pada Juli.

Pelapor terhadap MI mengadukan pelaku dengan menyantumkan Pasal 80 Ayat 1 Jo Pasal 80 Ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya, lima tahun enam bulan penjara.