Korsel Fokus ke Kenaikan Daya Beli Masyarakat

Seoul: Pemerintah Korea Selatan (Korsel) akan fokus pada mendukung penghidupan masyarakat dan mengelola faktor-faktor risiko, dengan memangkas perkiraan Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut pada 2024 dan menaikkan inflasi.

Dalam rencana kebijakan ekonomi dua tahunan Kementerian Keuangan Korsel memperkirakan perekonomian akan tumbuh sebesar 2,2 persen pada 2024 atau turun dari 2,4 persen pada Juli, setelah tumbuh sebesar 1,4 persen pada 2023 yang merupakan tingkat terendah dalam tiga tahun terakhir.
 

baca juga:  Korsel Waspadai Perkembangan Perusahaan Infrastruktur

Kemenkeu Korsel memperkirakan harga konsumen akan naik 2,6 persen tahun ini, naik dari perkiraan sebelumnya sebesar 2,3 persen. Pada tahun 2023, harga naik 3,6 persen.

"Pemulihan ekonomi akan lebih kuat (dibandingkan tahun lalu) di tengah perbaikan perdagangan global dan permintaan semikonduktor, namun akan ada kesulitan dalam permintaan domestik dan penghidupan masyarakat karena tingginya inflasi dan suku bunga yang terus-menerus,” kata Kemenkeu Korsel dikutip dari Channel News Asia, Jumat, 5 Januari 2024.

Dia menuturkan pemerintah akan fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat umum, sambil mengelola potensi faktor risiko. Ekspor Korea Selatan meningkat selama tiga bulan berturut-turut pada Desember karena permintaan chip mulai meningkat, sehingga meningkatkan harapan pemulihan ekonomi yang didorong oleh ekspor semikonduktor.

Upaya turunkan Inflasi

Bank Sentral Korsel telah mempertahankan suku bunga kebijakannya pada angka 3,5 persen, yang tertinggi sejak akhir 2008, sejak kenaikan suku bunga terakhir pada Januari 2023, sebagai upaya untuk terus berjuang melawan pelonggaran yang perlahan namun inflasi masih tetap tinggi.

Kementerian Keuangan Korsel mengatakan pihaknya bertujuan untuk menurunkan inflasi, yang mencapai 3,2 persen pada Desember, ke tingkat 2 persen pada paruh pertama tahun 2024, dengan mengambil lebih banyak langkah kebijakan, seperti pemotongan pajak dan tarif, serta membekukan biaya utilitas publik. .

Bebaskan pajak kartu kredit

Untuk meningkatkan konsumsi, pemerintah berencana untuk meningkatkan pengecualian pajak atas pengeluaran kartu kredit dan melanjutkan upaya untuk menarik lebih banyak wisatawan asing, termasuk pembebasan biaya penerbitan visa untuk wisatawan kelompok dari Tiongkok dan negara-negara Asia lainnya.

Kemenkeu Korsel mengatakan akan memperkenalkan pemotongan pajak sementara baru atas investasi dalam penelitian dan pengembangan dan memperpanjang keringanan pajak yang ada pada investasi fasilitas hingga akhir 2024.

Kemenkeu juga akan memperluas langkah-langkah dukungan likuiditas jika diperlukan untuk mencegah krisis kredit pada proyek-proyek pembangun dan real estat. Bulan lalu, sebuah perusahaan konstruksi berskala menengah mengajukan permohonan restrukturisasi utang, sehingga meningkatkan kekhawatiran terhadap sektor konstruksi.