DPR Diminta Ikut Andil Usut Dugaan Kecurangan Pemilu

Jakarta: DPR diminta ikut andil mengusut dugaan kecurangan pemilu. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo melihat cara yang paling tepat dengan mengevaluasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Wahyu melihat Ketua KPU Hasyim Asy'ari mencerminkan kebobrokan penyelenggara. Sehingga, wajib ada evaluasi hingga pemecatan Hasyim Asy'ari. Karena, diduga kuat menjadi alat rezim memanipulasi pemilu.

"Begitu pula dengan proses pemilu yang terjadi, sehingga pemilu dan penyelenggara Pemilu tidak legitimate," kata Wahyu dalam keterangan tertulis, Selasa, 20 Februari 2024.

Hal tersebut disampaikan Wahyu mewakili Koalisi Masyarakat Kawal Pemilihan Umum Demokratis. Dia mendorong DPR  bergerak merespons dugaan kecurangan pemilu yang semakin terlihat nyata.

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati mengatakan perlu evaluasi menyeluruh terkait hal ini. Sebab, KPU dipandang tak lagi memiliki legitimasi menjalankan demokrasi.
 

Baca juga:  Anies: Masalah Terbesar Pilpres 2024 yakni Sebelum Pemungutan Suara

"DPR RI segera mengevaluasi dan membentuk KPU yang baru dalam tempo sesingkat-singkatnya untuk pelaksanaan pemilu ulang di seluruh wilayah di Indonesia," kata Mike.

Pernyataan Mike merespons Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang membolehkan handphone dibawa masuk ke tempat pemungutan suara. Padahal, hal tersebut dilarang Pasal 25 huruf e PKPU Nomor 25 Tahun 2023.

Pihaknya meminta Ketua KPU dicopot dari jabatannya dan keanggotaan. Pernyataan Hasyim membolehkan handphone merupakan pelanggaran berat terakhir.

"Dan sebelumnya dia juga sudah dijatuhi sanksi pelanggaran berat etik terakhir oleh DKPP," kata Mike.