KSP, Kemenag dan Kemenlu Gelar Plurilateral Dialog 2023 Secara Internasional

Jakarta: Salah satu masalah global yang terkait dengan keragaman agama adalah masih adanya tindakan diskriminasi dan intoleransi berdasarkan agama dan kepercayaan. Seringkali, perdebatan tentang "kebebasan berbicara" terhadap agama atau kepercayaan tertentu justru meningkatkan tindakan intoleransi berbasis agama, yang berdampak pada perdamaian dunia.

Indonesia adalah negara dengan beragam budaya, suku, dan agama yang tersebar di seluruh wilayahnya. Dengan segala perbedaan ini, kebebasan beragama adalah salah satu perhatian pemerintah yang dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menjamin kebebasan setiap penduduk untuk menjalankan agamanya masing-masing.

Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia juga mengadopsi Resolusi 16/18 yang dianggap relevan dalam memerangi intoleransi antar umat beragama, dan sebagai anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Indonesia tentu mendukung sepenuhnya resolusi ini.

Resolusi PBB ini adalah upaya untuk melawan intoleransi, stereotip negatif, stigmatisasi, diskriminasi, hasutan kekerasan, dan kekerasan terhadap individu berdasarkan agama atau kepercayaan.

Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Siti Ruhaini Dzuhayatin, implementasi Resolusi 16/18 UNHCR memiliki potensi untuk mengatasi praktik intoleransi berbasis agama dan kepercayaan di mana pun.

Ini ditegaskan dalam acara forum dialog internasional, Jakarta Plurilateral Dialogue 2023, yang akan mengangkat pengarusutamaan Resolusi 16/18 sebagai komitmen untuk memajukan dan mendorong penghormatan agama dan kepercayaan tanpa diskriminasi.

“Pengangkatan tema untuk mengedepankan budaya toleransi yang berbasis pada Resolusi 16/18 karena kita ingin Indonesia tercatat dalam database implementasi Resolusi 16/18 melalui acara ini, sekaligus mendukung arahan bapak Presiden mengembalikan Indonesia ke peta dunia dan menguatkan modalitas Indonesia untuk maju menjadi anggota dewan HAM 2024,” kata Ruhaini di Jakarta, Minggu, 27 Agustus 2023.

Budaya Toleransi

Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Achsanul Habib, menyebutkan JPD 2023 sebagai forum praktik baik Indonesia dalam mengimplementasikan budaya toleransi secara global.

"JPD menjadi pengingat bagi masyarakat internasional bahwa negara juga harus berperan memfasilitasi pemenuhan kebebasan beragama dan mencegah diskriminasi atau kebencian berdasarkan agama, yang mana hal tersebut dilarang oleh hukum nasional sesuai dengan kewajiban kita dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik," ucap Achsanul.

Indonesia, sebagai anggota PBB yang aktif, secara aktif berpartisipasi dalam inisiatif penegasan HAM dan anti-intoleransi, termasuk melalui JPD 2023 sebagai forum yang akan menunjukkan bahwa toleransi adalah kunci perdamaian dunia. Forum JPD 2023 akan berlangsung pada tanggal 29-31 Agustus 2023 di Hotel Borobudur, Jakarta.

Dialog dalam forum JPD 2023 mencakup pembahasan yang dirancang untuk melibatkan berbagai pandangan, termasuk dari organisasi keagamaan, masyarakat sipil, organisasi keagamaan, mitra pembangunan, dan stakeholder lainnya, serta pandangan pemerintah.