Menko PMK Pastikan Pendidikan Santri Al-Zaytun Tak Terganggu

Tangerang: Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy tengah memantau perkembangan terkait kasus Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun. Dirinya hadir untuk memastikan perkembangan santri agar tidak terganggu dalam masalah pendidikannya.

"Terkait proses penindakannya sudah ditangani Menko Polhukam (Mahfud MD), nanti kita lihat perkembangannya. Yang akan menjadi perhatian saya itu pascapenindakan dari posisi hukum," ujarnya di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin, 26 Juni 2023.

Ia tak mau ribuan santri Ponpes Al Zaytun terlantar akibat kasus ini. "Itu yang bakal menjadi tanggung jawab saya, bagaimana supaya dipastikan belajar mereka terjamin, tidak mengalami gangguan berarti ketika ada masalah dari sisi hukum," ucapnya.

Muhadjir menuturkan pihaknya pun akan mengadakan perlakuan khusus untuk diberikan kepada para santri, setelah adanya progres lanjutan yang menyangkut pimpinan ponpesnya dari kasus tersebut. 

"Mesti ada treatment khusus, tapi yang penting menurut saya jangan sampai ketika ada penindakan, santri yang ada terganggu proses pembelajarannya," katanya.

Menurut Muhadjir, dirinya melihat Ponpes Al-Zaytun merupakan salah satu bagian dari komune, wilayah administrasi terkecil yang ditandai oleh pemilikan dan pemakaian hak secara kolektif. Makanya, saat pimpinannya berbicara itu seolah-olah akan harus diikuti oleh yang lainnya.

"Saya lihat, di Al-Zaytun ini sebetulnya tidak seperti banyak ponpes tetapi komune, entitas masyarakat yang sudah milik negara. Di situ ada disiplin, aturan yang intinya ada tuntutan kepatuhan kepada pimpinan. Kalau kita baca juga struktur organisasinya, sudah mirip-mirip negara jadi sudah masuk komune," jelasnya.

Muhadjir menambahkan pihaknya akan melakukan penanganan yang berbeda kepada Al-Zaytun, seperti kasus-kasus yang menimpa pondok pesantren lainnya.

"Jadi nanti penangananya (Al-Zaytun) agak beda seperti kasus-kasus yang terjadi sama ponpes sebelumnya. Nanti kalau pelakunya sudah ditetapkan, kita eliminasi dulu, kemudian ponpesnya kita akan lakukan proses pembelajaran selanjutnya," ungkapnya.