Pengusaha Diminta Menyudahi Budaya Suap dalam Proyek Pembangunan

Jakarta: Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Mabes Polri mengimbau pengusaha menyudahi budaya suap dalam proyek pembangunan. Hal ini disampaikan saat sosialisasi pencegahan korupsi di 11 wilayah, salah satunya Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Kepada para pengusaha agar tidak melakukan praktik korupsi, menyuap dan penyelewengan ketika mereka mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur," kata Wakasatgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Novel Baswedan dalam keterangan tertulis, Sabtu, 12 Agustus 2023.

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi antikorupsi kepada pejabat, pengusaha, mahasiswa dan masyarakat di Sulawesi Selatan terkait pencegahan korupsi dalam bidang pembangunan Infrastruktur. Sosialisasi dilakukan selama tiga hari.

Sosialisasi hari pertama dilakukan di Ruang Rapat Pimpinan Gubernur Sulawesi Selatan. Satgassus membahas mengenai pencegahan korupsi pada sektor infrastruktur. 

Sosialisasi yang berlangsung tiga hari itu tidak hanya bagi pemerintah daerah, melainkan para kontraktor, mahasiswa, NGO. Serta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan jurnalis sebagai pengawas pembangunan.

Sosialisasi hari kedua dilakukan di Swiss Bell Hotel Makassar, dengan peserta di antaranya Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), Realestate Indonesia (REI) Sulsel, Gapensi serta biro UKPBJ Sulsel. Selanjutnya, di Universitas Hasanuddin Makassar.

"Awasi dari adanya praktik korupsi yang tentu merugikan masyarakat, sebab pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan rencana pekerjaan. Sehingga jika mempunyai bukti, bisa melaporkan kepada penegak hukum terkait," ungkap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Anggota Satgassus Yudi Purnomo Harahap menyampaikan Satgassus fokus kepada pencegahan korupsi di infrastruktur karena merupakan proyek strategis sekaligus kunci suksesnya pembangunan dan berjalannya roda perekonomian di daerah. Pencegahan korupsi ini disebut perintah langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Yang ingin agar Polri berperan dalam upaya pencegahan korupsi untuk mendukung program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar dana proyek tidak diselewengkan sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat untuk kemajuan perekonomian," ujar Yudi.