NasDem Jabar Tegaskan Tudingan Mahar Rp3,5 Miliar Adalah Fitnah

Bandung: Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan, menyebut tudingan praktik jual beli nomor urut calon anggota legislatif di Pemilu 2024, termasuk di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Indramayu sebagai fitnah.

Farhan yang juga Anggota Dewan Pakar DPW NasDem Jawa Barat mengatakan isu yang dibuat kader di Kabupaten Indramayu terkait permintaan mahar Rp3,5 miliar tak berdasar bukti.

"Fitnah dan tudingan tidak berdasar, apalagi menyampaikan lewat media elektronik dan digital lalu disebarkan secara sengaja untuk diketahui umum, adalah pelanggaran hukum baik berdasarkan KUHP maupun UU ITE," kata Farhan di Bandung, Selasa, 13 Juni 2023.

Farhan menjelaskan yang bersangkutan diduga telah menawarkan kepada Bacaleg lain untuk bertransaksional terkait nomor urut.

"Bahkan kami mensinyalir justru yang bersamgkutan menawarkan kepada Bacaleg nomer urut 2 untuk menerima kompensasi dari dia. Namun Bacaleg nomer 2 menolak mentah-mentah! Jadi indikasi ini harus didalami, yang jadi pemicu fitnah tersebut," jelasnya.

Farhan menegaskan yang harus diluruskan dalam kasus ini yaitu dalam rapat internal itu tidak ada pembahasan mengenai dana kompensasi. "Yang bersangkutan menyebut ada rapat pengurus Nasdem  DPW Jawa Barat yang memutuskan kompensasi Rp3.5 M. padahal rapat itu tidak pernah ada dan tidak ada notulensi atau laporan tertulis hasil rapat (risalah rapat)," ungkapnya.

Farhan menuturkan komitmen politik tanpa mahar selama menjadi kader NasDem, konsisten diterapkan dalam berbagai kontestasi. "Prinsip Politik Tanpa Mahar bukan prinsip kosong. Saya sejak bergabung tahun 2018 sampai hari ini tidak pernah dimintai uang sepeser pun untuk pencalonan apapun. Baik untuk pencalonan legislatif maupun pencalonan kepala daerah," ujarnya.