Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto.
Jakarta: Rencana Prabowo Subianto untuk merangkul semua pihak ke dalam pemerintahan jika terpilih sebagai presiden dinilai sejumlah pihak berbahaya bagi demokrasi. Sebab, demokrasi menghendaki adanya oposisi untuk menjamin mekanisme checks and balances.
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyebut, dalam sistem demokrasi, harus ada partai politik yang berada di luar pemerintahan. Kelompok oposisi disebut sebagai keniscayaan yang bertujuan untuk mengawasi jalannya pemerintah.
"Jika tidak ada yang mengawasi, jalannya pemerintahan tidak ada yang mengontrol. Kalau seperti itu, bisa terjadi penyalahgunaan kekuasaan," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu, 6 Agustus 2023.
Bahkan, Lili menyebut penyalahgunaan kekuasaan itu dapat berujung pada terbentuknya pemerintahan yang sentralistik dan otoriter. Hal tersebut mirip dengan Demokrasi Terpimpin era Presiden Sukarno dan Orde Baru saat Presiden Soeharto berkuasa.
Menurutnya, pemilihan umum merupakan sarana memilih pemimpin secara demokratis serta menentukan partai politik apa yang keluar sebagai pemenang dan berhak memerintah. Adapun partai politik yang kurang mendapatkan dukungan secara otomatis berada di luar pemerintahan sebagai oposisi.
"Jika kemudian semua partai politik ada di pemerintahan, apa gunanya dilaksanakan pemilu?" ujar Lili.
Hal senada juga disampaikan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin. Meski menilai rencana merangkul semua elemen ke dalam pemerintah merupakan hak Prabowo, ia mengingatkan demokrasi yang sehat memerlukan kekuatan penyeimbang.
"Kita mengingatkan itu kurang sehat, kurang pas, kurang cocok, dalam konteks pemerintahan di Indonesia dan negara-negara demokratis, kecuali di negara yang komunis," kata Ujang.
Sebelumnya, Prabowo yang diusung Partai Gerindra sebagai bakal calon presiden itu mengatakan bakal merangkul semua pihak jika terpilih menjadi presiden dalam Pemilu 2024. Tujuannya, demi membangun bangsa dan meraih kemakmuran bagi seluruh rakyat di Indonesia.
Prabowo juga menyebut politik di Tanah Air harus dijalankan secara bijaksana, cerdas, dan penuh kesadaran. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia membutuhkan pemimpin bangsa yang dapat menjadi ujung tombak untuk menyatukan keberagaman suku.
Menteri Pertahanan itu bahkan menegaskan bakal merangkul semua pihak, termasuk lawan politiknya, untuk bergabung dan bersatu membangun bangsa. "Kalau saya menang, InsyaAllah saya menang, saya akan mengajak semua unsur masuk dalam pemerintahan. Kita harus bersatu membangun negeri ini. Itu keyakinan saya," ujar Prabowo.
Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan rencana Prabowo tersebut merupakan inisiatif terbentuknya persatuan nasional seluruh elemen bangsa. Ia berpendapat mekanisme checks and balances tetap dapat dilaksanakan oleh DPR dengan tidak meninggalkan semangat persatuan bangsa.
"Kita harus mengelola dan membangun negara ini secara bersama-sama. Semangat kita gotong royong dan musyawarah untuk mufakat," ujarnya. (Tri Subarkah)
