Editorial MI: Memastikan MBG Bersih dan Akuntabel

MAKAN Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menyasar jutaan anak dan kelompok rentan di seluruh Indonesia. Dengan target 82,9 juta penerima manfaat pada 2026, program ini bukan hanya menjadi instrumen peningkatan kualitas gizi masyarakat, melainkan juga ujian besar bagi tata kelola pemerintahan.

Oleh sebab itu, langkah pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG patut diapresiasi. Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dari Dadan Hindayana kepada Nanik S. Deyang menunjukkan keseriusan pemerintah merespons berbagai masukan dan kritik masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut.

Pergantian pimpinan ini tidak boleh dipandang sekadar rotasi jabatan. Momentum ini harus menjadi titik awal pembenahan tata kelola MBG secara menyeluruh. Apalagi, sebagai lembaga yang relatif baru, BGN masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesiapan regulasi, organisasi, hingga infrastruktur pendukung program.

Besarnya anggaran yang dikelola semakin mempertegas urgensi pembenahan tersebut. Pada 2025, anggaran MBG mencapai Rp71 triliun dengan realisasi sebesar Rp51,5 triliun atau 72,5 persen. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan dana lebih besar, yakni Rp268 triliun, setelah dilakukan penyesuaian dari rencana awal Rp335 triliun.

Anggaran dalam jumlah besar selalu diiringi dengan meningkatnya risiko penyimpangan. Dengan demikian, sistem pengawasan harus diperkuat beriringan dengan percepatan pelaksanaan program. Jangan sampai tujuan mulia meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru tercoreng oleh praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Sebagai lembaga yang baru dibentuk, BGN mengemban amanah besar sebelum seluruh perangkat kelembagaan benar-benar matang. Situasi semacam ini kerap menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi.

Karena itu, tata kelola yang kuat menjadi syarat mutlak keberhasilan program. Pemerintah perlu memastikan seluruh unit pelaksana memenuhi standar operasional yang jelas, akuntabel, dan transparan agar tujuan mulia MBG tidak terdistorsi atau terdegradasi.

Kantor Badan Gizi Nasional (BGN). Metro TV/Iqbal

Di saat yang sama, dukungan terhadap langkah aparat penegak hukum juga penting diberikan. Penggeledahan yang dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Kantor BGN, plus penahanan tiga eks pemimpin BGN, harus dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga integritas program.

Proses hukum terhadap para mantan pejabat BGN harus dikawal secara profesional dan transparan. Tidak boleh ada kompromi terhadap korupsi dalam program prioritas nasional.

Setiap rupiah anggaran MBG sejatinya merupakan hak masyarakat yang harus dipastikan sampai kepada penerima manfaat. Dengan begitu, siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

Publik kini menunggu hasil kerja aparat penegak hukum sekaligus langkah konkret manajemen baru BGN dalam melakukan pembenahan. Perombakan di pucuk pimpinan BGN memberikan harapan baru bagi pembenahan organisasi.

Namun, keberhasilan mereka tidak cukup diukur dari percepatan penyaluran program, tetapi dari kemampuan membangun sistem yang bersih, transparan, dan tahan terhadap praktik penyimpangan.

Program MBG memiliki tujuan yang sangat strategis bagi masa depan bangsa sehingga pemerintah harus memastikan pengelolaannya dilakukan dengan standar tata kelola terbaik. Penguatan regulasi, perbaikan organisasi, peningkatan pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas menjadi fondasi utama agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.