Nasib Bandung Zoo Masih Menggantung, BBKSDA Tanggung Pakan Satwa Rp420 Juta per Bulan

Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih belum dapat memastikan nasib Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo yang hingga kini masih terkatung-katung. Dinas Kehutanan, Kementerian Kehutanan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat, dan pemerintah daerah belum menentukan keputusan untuk menyelamatkan pegawai serta satwa di Bandung Zoo.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan bahwa Pemerintah Kota Bandung saat ini masih melakukan audisi lembaga konservasi untuk mengelola Bandung Zoo. Namun menurutnya, Dinas Kehutanan masih melakukan pertimbangan, termasuk aspek hukum.

"Berdasarkan laporan dari Dinas Kehutanan kemarin, katanya sampai sekarang belum bisa diambil keputusan karena ragam pertimbangan, termasuk pertimbangan hukum. Nah, sehingga pemerintah kota ingin mengajukan kepada Kementerian Kehutanan untuk mendapat waktu selama satu bulan agar bisa memutuskan," kata Dedi di Bandung, Rabu, 6 Mei 2026.

Dedi mengungkapkan bahwa ia telah menyiapkan rencana alternatif apabila tidak kunjung ada keputusan dari instansi terkait. Ia juga telah menginstruksikan Sekretaris Daerah Jawa Barat untuk mengajukan lembaga konservasi kepada Pemerintah Kota Bandung.
 

"Pemerintah provinsi mencoba untuk hari ini minta sekda berkomunikasi. Kita juga bisa mengajukan lembaga konservasi kalau diperlukan. Misalnya dikelola oleh pemerintah provinsi melalui BUMD agar kita lebih mengarah pada konservasinya. Tujuannya konservasi. Hutannya sayang, binatangnya sayang. Nanti bisa dua-duanya ditempuh, mana yang terbaik," jelasnya.

Dedi mengaku lebih memilih Bandung Zoo agar dikelola oleh BUMD demi keberlangsungan nasib satwa dan para pegawai. Menurutnya, pengelolaan kawasan wisata tersebut tidak semata-mata soal bisnis.

"Apabila misalnya tidak kunjung putus, saya lebih memilih provinsi melalui BUMD menjadi pengelola kebun binatang itu. Bukan untuk tujuan bisnis, tapi tujuannya satu, menyelamatkan pegawai. Yang kedua, menyelamatkan konservasi," ujar Dedi.

Sementara itu, Humas BBKSDA Jawa Barat, Eri Mildrayana, mengatakan saat ini pihaknya menanggung biaya pakan dan obat-obatan satwa di Bandung Zoo selama tiga bulan sesuai dengan nota kesepahaman. Langkah tersebut dilakukan sambil menunggu keputusan dari Kementerian Kehutanan agar kebutuhan satwa tetap terpenuhi.


Situasi di area Kebun Binatang Bandung saat dilakukan pengamanan aset oleh Pemerintah Kota Bandung di Kota Bandung. Foto: Antara.

"Setelah masa tersebut berakhir, BBKSDA tidak memiliki anggaran untuk menanggung biaya tersebut secara mandiri. Biaya pakan satwa cukup besar, mencapai sekitar Rp420 juta per bulan atau sekitar Rp11-12 juta per hari," jelas Eri saat dihubungi, Rabu, 6 Mei 2026.

Eri mengatakan bahwa BBKSDA siap untuk melakukan translokasi satwa dilindungi dan endemik di Bandung Zoo secara bertahap ke lembaga konservasi terdekat di Jawa Barat apabila belum ada kejelasan mengenai pengelola baru. Namun, langkah tersebut masih dalam tahap perencanaan internal oleh Kementerian Kehutanan.

"Kemungkinan dukungan akan berlangsung hingga proses relokasi satwa dilakukan secara bertahap. Pembahasan relokasi saat ini masih dilakukan secara internal di Kementerian Kehutanan. Harapannya, relokasi dapat segera terlaksana demi kesejahteraan satwa," ucap Eri.