Kim Yo-jong Kecam ASEAN soal Seruan Denuklirisasi Semenanjung Korea

Adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Kim Yo-jong. (KCTV)

Kim Yo-jong Kecam ASEAN soal Seruan Denuklirisasi Semenanjung Korea

Muhammad Reyhansyah • 27 July 2026 12:42

Pyongyang: Adik pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Kim Yo-jong, mengecam pernyataan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang kembali menyerukan denuklirisasi Semenanjung Korea.

Kim Yo-jong menyatakan ketidakpuasannya terhadap sikap ASEAN yang dinilainya sejalan dengan Amerika Serikat (AS).

Ia menilai seruan denuklirisasi Semenanjung Korea sebagai hal yang “bodoh dan konyol," karena konsep tersebut dianggap sudah tidak bermakna lagi secara konseptual maupun praktis.

"Masih berpegang pada 'denuklirisasi Semenanjung Korea' yang telah kehilangan makna baik secara konseptual maupun praktis merupakan kegagalan dalam cara berpikir strategis dan logika, serta perwujudan mimpi yang bodoh dan konyol," kata Kim Yo-jong, dikutip dari Channel News Asia, Senin, 27 Juli 2026.

Kim Yo Jong juga menuduh ASEAN membiarkan dirinya dimanfaatkan sebagai "corong bayaran" bagi AS dalam isu denuklirisasi.

Pernyataan itu merupakan tanggapan atas hasil ASEAN Regional Forum (ARF) pekan lalu. Dalam pernyataan bersama, para menteri luar negeri ASEAN menyampaikan "keprihatinan mendalam" terhadap pengembangan senjata nuklir Korea Utara dan menegaskan pentingnya dialog untuk mewujudkan perdamaian serta stabilitas yang berkelanjutan di Semenanjung Korea yang bebas dari senjata nuklir.

Korea Utara selama ini menegaskan memiliki hak untuk mengembangkan program senjata nuklir dan rudal balistik meski aktivitas tersebut dilarang berdasarkan sejumlah resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pyongyang juga memasukkan statusnya sebagai negara bersenjata nuklir ke dalam konstitusi pada 2023.

Pada Juni lalu, Kim Yo-jong kembali menegaskan program senjata nuklir Korea Utara merupakan "garis yang tidak dapat ditarik mundur". 

Pyongyang juga berulang kali menyatakan statusnya sebagai negara nuklir "tidak dapat diubah" sejak perundingan antara Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump pada 2019 berakhir tanpa kesepakatan mengenai denuklirisasi dan pencabutan sanksi.

Baca juga:  Kim Yo-jong Sebut Upaya AS Denuklirisasi Korut sebagai Fantasi Politik

(Willy Haryono)