Koalisi Sipil Serukan Penyusunan Perpres dan Gugus Tugas Program PLTS 100 GW

Jakarta – Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama 19 lembaga riset meminta pemerintah segera menyusun landasan hukum yang kuat serta membentuk gugus tugas untuk mendukung target pembangunan 100 gigawatt (GW) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Koalisi sipil tersebut menilai payung hukum setingkat Peraturan Presiden (Perpres) dan gugus tugas diperlukan agar program dapat berjalan efektif.

Manajer Program FPCI Climate Unit, Kiara Putri Mulia, mengatakan target tersebut melibatkan banyak kementerian dan lembaga, sehingga membutuhkan koordinasi yang jelas dan terpusat.

“Program ini menyentuh urusan ESDM, koperasi, perindustrian, hingga BUMN. Tanpa koordinator dengan mandat kuat, akan terjadi fragmentasi kebijakan dan tarik-menarik kewenangan,” ujar Kiara dalam acara publikasi draf rekomendasi kebijakan untuk mendukung rencana pembangunan 100 gigawatt di Post Kantoor, Jakarta, Jumat, 20 Februari 2026.

Pakar energi sekaligus CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai tantangan utama pengembangan energi surya di Indonesia bukan terletak pada teknologi, melainkan pada aspek kelembagaan dan regulasi.

Ia menyarankan pemerintah membentuk satuan gugus tugas (task force) yang ditunjuk langsung oleh Presiden untuk mengoordinasikan implementasi program secara nasional.

“Perlu satu institusi yang memimpin perencanaan implementasi secara terpusat. Penetapan program PLTS 100 GW sebagai Proyek Strategis Nasional juga dapat membantu mempercepat realisasi, termasuk dalam aspek insentif dan pengadaan lahan,” kata Fabby.

Koalisi juga merekomendasikan penyusunan peta jalan yang jelas, dengan pembagian target antara sistem yang terhubung jaringan listrik nasional (on-grid) dan sistem mandiri atau hybrid (off-grid).

Menurut FPCI, keberadaan Perpres akan membantu sinkronisasi kebijakan energi nasional dan mendukung target peningkatan pemanfaatan energi terbarukan.

Program PLTS 100 GW dinilai berpotensi menjadi bagian penting dari upaya transformasi sistem energi Indonesia menuju energi bersih dan berkelanjutan. (Kelvin Yurcel)

Baca juga:  FPCI Rilis Rekomendasi Kebijakan untuk Dukung Program 100 GW PLTS