Rusia Tegaskan Tolak Segala Bentuk Kemerdekaan Taiwan

Moskow: Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menegaskan bahwa Moskow menentang “segala bentuk kemerdekaan” bagi Taiwan dan memandang pulau tersebut sebagai bagian integral dari Tiongkok.

Dalam pernyataan kepada kantor berita pemerintah Rusia, TASS, yang dipublikasikan Minggu, 28 Desember 2025, Lavrov mengatakan posisi negaranya mengenai Taiwan bersifat konsisten dan tidak berubah. Ia menyebut sikap tersebut telah berulang kali ditegaskan di tingkat tertinggi pemerintahan Rusia.

“Rusia mengakui Taiwan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Tiongkok dan menentang segala bentuk kemerdekaan bagi pulau tersebut,” kata Lavrov, seperti dikutip Anadolu Agency, Senin, 29 Desember 2025.

Ia menambahkan, “Kami berangkat dari premis bahwa persoalan Taiwan merupakan urusan dalam negeri Republik Rakyat Tiongkok. Beijing memiliki dasar yang sepenuhnya sah untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayahnya.”

Menanggapi potensi meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan, Lavrov menyatakan Rusia akan mendukung Tiongkok dalam upaya “melindungi persatuan nasional dan keutuhan wilayah.” Ia juga mengingatkan adanya perjanjian persahabatan antara Moskow dan Beijing yang ditandatangani pada 2001 dan diperpanjang selama lima tahun pada 2021.

Dalam pernyataan yang sama, Lavrov turut menyoroti kebijakan pertahanan Jepang. Ia menilai pemerintah Tokyo telah “menempuh jalur menuju militerisasi yang dipercepat.”

“Dampak merugikan dari pendekatan ini terhadap stabilitas kawasan sudah jelas. Tetangga kami di Jepang sebaiknya mempertimbangkan situasi dengan cermat sebelum mengambil keputusan yang gegabah,” ujarnya.

Pernyataan Lavrov muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Beijing dan Tokyo sejak 7 November, ketika Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan bahwa serangan Tiongkok terhadap Taiwan secara hukum dapat dikategorikan sebagai “situasi yang mengancam kelangsungan hidup,” sehingga berpotensi memungkinkan Jepang menggunakan hak pertahanan kolektif.

Ucapan tersebut memicu reaksi keras dari Beijing, termasuk imbauan agar warganya menunda perjalanan ke Jepang serta diberlakukannya kembali larangan impor makanan laut dari negara tersebut.

Pada Jumat lalu, media lokal Jepang melaporkan kabinet Tokyo telah menyetujui rancangan anggaran pertahanan rekor sebesar 9,04 triliun yen atau sekitar US$58 miliar untuk tahun fiskal 2026. Kenaikan anggaran tersebut menuai kritik dari Tiongkok di tengah meningkatnya ketegangan kawasan.

Baca juga:  Isu Taiwan Picu Ketegangan Jepang-Tiongkok, Dua Kekuatan Utama di Asia Timur