Profil Sidharto Reza Suryodipuro, Presiden Dewan HAM PBB Perwakilan RI

Jakarta: Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Human Rights Council/HRC) untuk periode 2026. Jabatan tersebut diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro, yang ditunjuk sebagai Presiden ke-20 Dewan HAM PBB.

Penunjukan ini diumumkan dalam Organizational Meeting of the Human Rights Council yang disiarkan melalui UN Web TV pada Kamis, 8 Januari 2026.

Dalam pernyataannya, Sidharto menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia, seraya menegaskan komitmen Jakarta terhadap multilateralisme dan perlindungan hak asasi manusia yang bersifat universal.

Ia menyebut Indonesia telah menjadi pendukung Dewan HAM sejak awal pembentukannya serta senantiasa berupaya menjalankan peran secara konstruktif dan menjadi jembatan di tengah perbedaan pandangan.

Sidharto juga menjelaskan bahwa langkah Indonesia untuk maju sebagai Presiden Dewan HAM berangkat dari mandat konstitusional UUD 1945 yang sejalan dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB.

Berikut profil lengkap Sidharto Reza Suryodipuro dalam konteks kepemimpinannya di Dewan HAM PBB.
 

Latar Belakang dan Pendidikan

Sidharto Reza Suryodipuro lahir pada 29 September 1966 di Cologne, Jerman Barat. Ia disebut berasal dari garis keturunan bangsawan Mangkunegaran. Dalam dokumen yang Anda berikan, kakeknya, Suyoto Suryodipuro, disebut sebagai salah satu pendiri Kementerian Luar Negeri serta Radio Republik Indonesia (RRI).

Sidharto sempat bercita-cita menjadi pilot dan mengambil jurusan IPA saat SMA, tetapi keterbatasan penglihatan membuatnya memilih jalur lain. Ia kemudian menempuh studi Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan dan lulus pada 1991, lalu mendaftar ke Kementerian Luar Negeri.

Ia juga melanjutkan pendidikan di Naval Postgraduate School melalui beasiswa Fulbright, dan meraih gelar Master of Arts dengan predikat with distinction dalam bidang National Security Affairs pada 2003.
 

Jejak Karier Diplomatik

Karier Sidharto di Kementerian Luar Negeri dimulai pada Maret 1992. Ia ditugaskan di Perutusan Tetap Indonesia untuk PBB dan sempat menjadi delegasi Indonesia pada Komite Khusus Operasi Penjaga Perdamaian di Majelis Umum PBB. Sekembalinya ke Tanah Air, ia menjabat sebagai Deputi Direktur untuk Urusan Politik ASEAN.

Pada 2004 hingga 2006, Sidharto ditempatkan sebagai First Secretary di KBRI Canberra. Dalam posisi ini, ia bertanggung jawab atas pengelolaan dan promosi hubungan ekonomi Indonesia–Australia, termasuk bidang perdagangan, investasi, pariwisata, pertukaran pelajar, dan kerja sama pembangunan.

Ia kemudian bertugas di Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York pada November 2006 hingga Februari 2009 sebagai First Secretary Urusan Politik. Dalam penugasan ini, ia menjadi delegasi Indonesia di Dewan Keamanan PBB dan terlibat dalam pembahasan isu-isu Afrika, termasuk penyusunan posisi, negosiasi keputusan, dan representasi dalam forum-forum strategis.

Pada 2009–2010, ia menjabat sebagai Deputi Direktur untuk APEC dan mempersiapkan partisipasi Indonesia dalam proses Senior Officials’ Meeting. Dari 2010 hingga 2014, Sidharto menjabat Direktur Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Dalam kapasitas ini, ia memimpin koordinasi lintas instansi untuk keketuaan Indonesia di APEC 2013 serta terlibat dalam penyusunan posisi Indonesia di berbagai forum regional.

Pada Desember 2014 hingga Juli 2017, ia ditugaskan sebagai Deputi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat. Di Washington DC, ia berperan dalam memperluas kolaborasi bilateral, termasuk upaya kontraekstremisme dan gagasan pembentukan dewan agama dan pluralisme.

Sidharto kemudian ditunjuk sebagai Duta Besar RI untuk India dan Bhutan sejak 18 Mei 2017 hingga 17 November 2021. Ia menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden India pada 23 Agustus 2017 dan kepada Raja Bhutan pada 15 November 2017.

Ia menjadi duta besar pertama Indonesia untuk Bhutan sejak hubungan bilateral dibuka pada 2011. Pada 2020, ia menerima penghargaan Hassan Wirajuda Award untuk kategori kepala perwakilan berprestasi dalam perlindungan WNI di luar negeri.

Sekembalinya ke Indonesia, ia diangkat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN pada 27 Oktober 2020 dan kembali menjabat pada 18 Agustus 2021 setelah adanya peraturan organisasi baru. Ia memimpin pertemuan pejabat senior selama keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023.

Pada 2025, Sidharto ditunjuk sebagai Perwakilan Tetap RI untuk PBB di Jenewa. Proses penunjukannya mencakup persetujuan DPR pada 8 Juli 2025, pelantikan pada 25 Agustus 2025, dan penyerahan surat kepercayaan kepada Direktur Jenderal UNOG pada 26 November 2025.
 

Terpilih Menjadi Presiden Dewan HAM PBB

Pada Kamis, 8 Januari 2026, diplomat Indonesia Sidharto Reza Suryodipuro terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk tahun 2026. Ia menjadi Presiden ke-20 dan merupakan orang Indonesia pertama yang menduduki jabatan tersebut sejak Dewan HAM berdiri 20 tahun lalu.

Pemilihan dilakukan dalam Organizational Meeting Dewan HAM yang dihadiri oleh 47 negara anggota di Jenewa. Sidharto menjadi satu-satunya calon yang dinominasikan oleh Kelompok Asia-Pasifik, sesuai giliran rotasi kawasan. Ia menggantikan presiden sebelumnya, Jürg Lauber dari Swiss.

Sebagai presiden, Sidharto akan memimpin tiga sesi utama Dewan HAM, masing-masing pada akhir Februari, Juni, dan September 2026. Selain itu, ia bertugas mengarahkan agenda kerja Dewan, termasuk memimpin mekanisme Universal Periodic Review (UPR) untuk meninjau catatan HAM negara anggota.

Dalam rapat yang sama, Dewan juga menunjuk Duta Besar Marcelo Vázquez Bermúdez dari Ekuador sebagai Wakil Presiden Dewan HAM 2026.

Dalam sambutannya setelah terpilih, Sidharto menyatakan:

“Keputusan kami untuk maju berakar pada konstitusi 1945 dan sejalan dengan tujuan serta prinsip Piagam PBB, yang mengamanatkan Indonesia untuk berkontribusi pada perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial,” ujarnya kepada para delegasi.

Indonesia mengangkat tema Presidency for All untuk masa kepemimpinan ini, dengan menekankan pentingnya pendekatan inklusif dan partisipatif. Sidharto menyampaikan komitmennya untuk melibatkan negara anggota dan nonanggota, badan-badan khusus PBB, lembaga HAM nasional, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi regional dalam seluruh proses kerja Dewan.