Skema 'War' Tiket Haji Masih Wacana, Calon Jemaah Diminta Tak Khawatir

Jakarta: Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) M Irfan Yusuf memastikan skema perebutan atau war tiket haji masih dalam tahap wacana dan belum menjadi keputusan resmi. Ia meminta calon jemaah yang sudah mengantre selama belasan tahun untuk tidak khawatir, karena pemerintah menjamin hak antrean mereka tidak akan dihanguskan.

“Itu masih wacana. Jadi, jemaah enggak perlu takut lah nanti, ‘Saya sudah antre sepuluh tahun, kok dihanguskan?’ Enggak, enggak. Tidak ada,” ujar Irfan usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Senayan, Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 14 April 2026.
 

Irfan menjelaskan bahwa gagasan tersebut muncul sebagai upaya mencari terobosan untuk memangkas masa tunggu jemaah haji Indonesia yang saat ini dinilai sudah terlalu panjang. Meski demikian, ia menekankan bahwa setiap skema baru memerlukan kajian mendalam bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari legislatif hingga pelaku bisnis haji.

“Kita butuh terobosan-terobosan untuk memangkas antrean yang panjang ini. Banyak hal, banyak stakeholder yang harus kita bicarakan, dan ini bukan keputusan dalam waktu sebulan-dua bulan, ini pasti butuh waktu panjang,” jelasnya.

Menanggapi kritik dari sejumlah legislator, Irfan menyebut pemerintah tetap akan menggodok regulasi baru yang lebih tepat guna, meski kemungkinan besar tidak akan menggunakan istilah war tiket. Ia kembali menegaskan bahwa jemaah yang sudah masuk dalam daftar tunggu (waiting list) tetap menjadi prioritas pemerintah.


Ilustrasi haji. Foto: Dok. Kementerian Agama.

“Cuma mungkin istilahnya bukan war tiket atau apalah istilahnya. Yang jelas antrean tidak akan kita hanguskan. Itu tetap, baik jemaah yang sudah antre lima tahun, sepuluh tahun, 15 tahun, enggak perlu khawatir,” tutur Irfan.

Selain mencari solusi internal, Pemerintah Indonesia juga tengah menjajaki kemungkinan penggunaan kuota haji dari negara tetangga yang tidak terserap maksimal. Namun, Irfan mengakui bahwa komunikasi dengan otoritas Arab Saudi terkait skema tersebut masih menemui tantangan.

“Itu sudah pernah kita jajaki, tapi pemerintah Saudi kayaknya masih belum welcome dengan pola yang ini. Nanti kita coba bicara lagi dengan pemerintah Saudi,” ucap Irfan.