Minnesota Hadapi Eskalasi Protes di Tengah Operasi Imigrasi Federal

Minnesota: Ketegangan terus meningkat di Minnesota seiring berlanjutnya aksi protes terhadap kebijakan penindakan imigrasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sekitar 1.500 personel militer dilaporkan disiagakan untuk kemungkinan pengerahan ke negara bagian tersebut, di tengah operasi besar-besaran aparat federal yang menargetkan imigran tanpa dokumen.

Pejabat federal menyatakan penindakan difokuskan pada “yang terburuk dari yang terburuk." Namun para pengkritik menuding bahwa imigran tanpa catatan kriminal, bahkan warga negara AS, ikut terjaring dalam penahanan selama operasi berlangsung.

Di Saint Paul, salah satu kawasan Twin Cities bersama Minneapolis, warga mulai melakukan patroli mandiri untuk memantau pergerakan agen Imigrasi dan Bea Cukai AS. Salah satu warga, seorang perempuan yang meminta disebut Sunshine, bukan nama sebenarnya, mengaku melakukan pemantauan demi melindungi komunitasnya.

“Saya memutuskan menjaga jarak demi keselamatan saya,” ujarnya, merujuk pada mobil patroli tanpa tanda yang dikendarai agen ICE yang sempat ia ikuti.

Warga Pantau Aparat Federal

Kelompok warga tersebut menyatakan memiliki hak hukum untuk berada di ruang publik dan mengamati aktivitas aparat.

“Kami punya hak legal untuk mengamati mereka, tetapi seolah-olah hak itu dilupakan,” kata Sunshine, seperti dikutip BBC, Senin, 19 Januari 2026.

Suasana di Minneapolis digambarkan sebagai adu kekuatan antara pemerintahan pusat dari Partai Republik yang mendorong batas kewenangannya, dan pemerintah kota serta negara bagian yang dikuasai Partai Demokrat yang berupaya membatasi dampak kebijakan tersebut.

Aksi protes meningkat dalam beberapa hari terakhir meskipun suhu udara turun drastis. Pemerintah negara bagian menyerukan demonstrasi damai, dan sebagian besar berlangsung tertib. Namun bentrokan sesekali terjadi, memicu penggunaan gas air mata dan semprotan merica oleh aparat.

Pada Jumat, seorang hakim federal mengeluarkan perintah pembatasan taktik pengendalian massa yang boleh digunakan aparat ICE. Hakim Katherine Menendez menegaskan bahwa agen federal tidak boleh menangkap atau menyemprotkan merica kepada demonstran damai, termasuk warga yang hanya memantau aktivitas ICE.

Penembakan ICE Picu Sorotan

Trump tetap berkomitmen melanjutkan operasi deportasi massal di Minnesota, dengan ribuan agen federal dikerahkan. Sebagian di antaranya dikirim menyusul penembakan fatal terhadap Renée Good, perempuan berusia 37 tahun, oleh seorang agen ICE pada 7 Januari.

Pemerintah Trump menyatakan agen tersebut bertindak untuk membela diri. Namun pejabat lokal menyebut korban tengah berusaha pergi dan tidak menimbulkan ancaman. FBI kini menyelidiki kasus tersebut, sementara otoritas Minnesota mengklaim akses terhadap bukti dibatasi.

Sepekan kemudian, insiden penembakan lain terjadi. Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menyatakan seorang petugas menembak seorang pria di kaki setelah diserang dengan sekop saat hendak menangkap migran asal Venezuela. Namun keluarga korban membantah narasi tersebut dan menyebut penembakan terjadi di ambang pintu rumah.

Minneapolis menjadi kota besar kelima yang menjadi target penindakan imigrasi Trump, sejalan dengan janjinya menjalankan operasi deportasi terbesar dalam sejarah AS. Kebijakan ini mendapat dukungan kuat dari basis pendukungnya, namun memicu penolakan luas di kota-kota yang dipimpin Partai Demokrat.

Pada Sabtu, ratusan demonstran membubarkan aksi pro-ICE dan anti-Islam yang digelar kelompok sayap kanan. Aksi itu dikaitkan dengan aktivis Jake Lang, yang sebelumnya mendapat pengampunan Trump atas kasus terkait kerusuhan Capitol Riot 6 January 2021.

Minnesota merupakan rumah bagi komunitas Somalia terbesar di AS, sebagian besar telah menjadi warga negara. Trump sebelumnya melontarkan pernyataan agar mereka “kembali ke tempat asal”, khususnya setelah sejumlah kasus penipuan bantuan sosial melibatkan imigran Somalia.

Gubernur Minnesota Tim Walz menuding Trump memanfaatkan krisis untuk kepentingan politik. Di tengah eskalasi, Trump kembali mengancam akan mengaktifkan Insurrection Act, yang memungkinkan pengerahan militer aktif untuk penegakan hukum domestik.

Krisis yang Kian Memburuk

Departemen Kehakiman AS juga membuka penyelidikan pidana terhadap Walz dan Wali Kota Minneapolis Jacob Frey, dengan tuduhan menghambat operasi imigrasi federal. Walz menyebut langkah itu sebagai “mempersenjatai sistem hukum terhadap lawan politik”.

Trump, melalui media sosial, menyebut para demonstran sebagai “pengkhianat, pembuat onar, dan pemberontak”. Menanggapi hal itu, Sunshine menegaskan bahwa dirinya tidak dibayar dan bertindak untuk melindungi tetangganya dari praktik profil rasial—tuduhan yang dibantah pemerintahan Trump.

Ketegangan semakin terasa ketika seorang relawan pemantau lain, Misko, mengaku mobilnya dihadang agen ICE bersenjata. Meski demikian, ia menyatakan tidak akan mundur.

Dengan ancaman pengerahan militer yang kembali digaungkan presiden, Minneapolis kini berada dalam pusaran krisis yang terus membesar, sementara belum terlihat tanda-tanda bahwa salah satu pihak akan meredakan eskalasi.

Baca juga:  Pentagon Siap Kerahkan 1.500 Tentara Elite Jika Kerusuhan di Minnesota Memburuk