Pramono Larang Dinas SDA Jakarta Buat Proyek Mubazir

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memberikan instruksi tegas kepada jajaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) dalam menangani persoalan banjir dan rob. Ia memperingatkan agar tidak ada pengerjaan proyek yang dinilai tidak perlu atau sekadar "dibuat-buat", seperti pembebasan lahan yang tidak memiliki urgensi.

Pramono mencontohkan praktik pembebasan lahan untuk pembangunan embung yang sebenarnya tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengendalian banjir secara menyeluruh di Jakarta.

"Saya juga berpesan, jangan mengerjakan sesuatu yang tidak perlu. Apa itu? Membebaskan lahan seakan-akan dibuat embung tetapi tidak dibutuhkan untuk penanganan banjir secara keseluruhan. Nah, yang begini saya nggak mau," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 24 Desember 2025.
 

Pramono menekankan pentingnya perencanaan yang terpadu, bertahap, dan berkelanjutan. Menurutnya, penanganan banjir di Ibu Kota tidak boleh hanya bersifat jangka pendek atau bersifat reaktif saat genangan sudah mulai muncul.

Fokus utama pemerintah saat ini adalah memperkuat infrastruktur yang terencana, mulai dari normalisasi Sungai Ciliwung dan Kali Krukut, hingga penanganan tanggul-tanggul yang bermasalah. Meski melarang proyek mubazir, Pramono tetap memberikan lampu hijau jika pembebasan lahan memang diperlukan untuk normalisasi sungai.

"Saya sudah memberikan persetujuan kepada Ibu Ika (Kepala Dinas SDA), termasuk penlok dan sebagainya, segera kita lakukan. Memang pasti akan menimbulkan persoalan di lapangan, yang namanya juga mau menormalkan kembali," tutur Pramono.


Ilustrasi banjir. Foto: Metro TV/Yurike.

Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pekerjaan rumah yang selama ini belum terselesaikan, khususnya normalisasi Kali Ciliwung. Ia meminta program JakTirta, yang merupakan kolaborasi Dinas SDA dengan pihak swasta, menjadi garda terdepan dalam solusi banjir dan rob.

Menariknya, Pramono tidak mempersoalkan jika di masa depan nama program tersebut diubah. Baginya, hasil nyata di lapangan jauh lebih krusial dibandingkan sekadar penamaan.

"Sudah nggak usah ganti-ganti namanya. Nanti ganti gubernur ganti lagi. Nama nggak penting, tetapi yang paling penting adalah bagaimana realisasi di lapangan, itu bisa kita kerjakan," pungkas Pramono.