Aparat Harus Tindak Tegas Penimbun BBM di Wilayah Bencana Sumatra

Jakarta: Pengamat energi, Sofyano Zakaria, meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap praktik penimbunan BBM yang terjadi di wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatra. Tindakan tersebut dinilai tidak bisa ditoleransi dan meminta aparat segera turun tangan mengatasi oknum yang memanfaatkan situasi darurat demi keuntungan pribadi. 

“Aparat harus segera bertindak dan tidak pandang bulu terhadap siapa pun yang memicu masalah distribusi BBM dan elpiji, apalagi di situasi bencana,” kata Sofyano dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 4 Desember 2025.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) ini juga menjelaskan bahwa bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra telah memutus sejumlah akses utama. Kondisi ini membuat distribusi energi, termasuk BBM dan elpiji menjadi sangat menantang. 

Baca juga: Antrean BBM di SPBU Banda Aceh Masih Mengular

“Ketika jalur transportasi hancur atau terputus, seluruh rantai pasok otomatis terganggu. Ini tantangan paling berat dalam menyalurkan BBM dan kebutuhan pokok lainnya,” ungkap Sofyano.

Meski demikian, Sofyano tetap optimistis bahwa Pertamina mampu menjaga pasokan di tengah keterbatasan. Ia menilai pengalaman Pertamina dalam menangani bencana besar sebelumnya seperti Gempa Palu, Banjir Kalsel, hingga tsunami Aceh menjadi modal kuat dalam memastikan distribusi tetap berjalan.

Ilustrasi pengiriman BBM di wilayah bencana. Foto: Setkab.

“Berdasarkan pengalaman yang ada selama ini, terutama pengalaman hebat saat tsunami Aceh, saya sangat yakin Pertamina mampu melaksanakan distribusi BBM dan elpiji kepada masyarakat di wilayah terdampak. Jangan ragukan tekad dan kemampuan insan Pertamina,” sebut Sofyan.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tidak melakukan pembelian berlebihan.  “Masyarakat perlu tenang. Jangan panik karena itu justru memperparah kondisi,” ujar Sofyano.

Dengan dukungan pemerintah, TNI, Polri, serta pekerja energi di lapangan, Sofyano meyakini distribusi BBM akan kembali berangsur normal di wilayah terdampak. Namun ia tetap menegaskan, tindakan penegakan hukum terhadap penimbun tetap menjadi kunci menjaga stabilitas pasokan bagi warga yang sedang menghadapi situasi sulit.